News Jum'at, 24 Juni 2022 | 21:06

Sondang Tampubolon ke BUMN: Jangan Sampai Negara Berbisnis dengan Rakyat

Lihat Foto Sondang Tampubolon ke BUMN: Jangan Sampai Negara Berbisnis dengan Rakyat Anggota Komisi VI DPR RI, Sondang Tiar Debora Tampubolon. (Foto:Instagram)

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Sondang Tiar Debora Tampubolon meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) Provinsi Jawa Timur (Jatim), dapat membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. 

Sondang berpandangan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perlu adanya dukungan dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Dukungan tersebut dengan disediakannya pupuk yang memiliki kualitas terbaik dengan harga terjangkau di lapangan.

Demikian disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa, 21 Juni 2022.

"Sekali lagi kami sampaikan kepada perusahaan BUMN, di tengah-tengah pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 ini, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas daripada komoditas-komoditas yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai negara berbisnis dengan rakyatnya," kata Sondang seperti dikutip, Jumat, 24 Juni 2022.

Diketahui, PT Pupuk Indonesia (Persero) beranggotakan PT Pupuk Petrokomia Gresik, PT Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya, dan PT Mega Eltra.

Kehadiran perusahaan pelat merah ini dinilai penting guna mengemban penugasan pemerintah untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional. 

"Oleh karena itu tadi itu yang kami sampaikan dan menyambut baik para direksi dan jajarannya agar bisa bagaimana negara benar-benar hadir dan petani benar-benar merasakan kesejahteraan," ujarnya.

Karena itu, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, secara umum kunjungan itu bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari PT Pupuk Indonesia dan holding, anak-anak perusahaan serta instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan terjaminnya pasokan pupuk serta stabilitas harga pupuk dalam negeri. 

"Karena itu setelah kunjungan kali ini, kami akan terus melakukan koordinasi dan memanggil, baik Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan rapat yang dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat," ucap Sondang Tampubolon.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya