Mamuju - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (Pasti).
Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Riyanto mengungkapkan, Sulbar layak menerapkan kewaspadaan tingkat satu terkait persoalan stunting.
"Sulbar merupakan salah satu prioritas yang memiliki prevelensi stunting tertinggi tahun ini," kata Tavip Agus Riyanto, Jumat, 18 Maret 2022.
Berdasar Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, menurutnya, empat wilayah kabupaten di Sulbar termasuk dalam 76 kabupaten/kota berkategori merah di antara 246 kabupaten atau kota di 12 provinsi prioritas di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
"Status merah disematkan untuk wilayah yang memiliki prevalensi stunting di atas kisaran 30 persen," ujarnya.
Bahkan, kata dia, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Majene, dan Mamasa memiliki prevalensi di atas angka 33 persen.
"Padahal batas ambang atas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah 20 persen," tuturnya.
Sedangkan Kabupaten Mamuju yang merupakan ibu kota Provinsi Sulbar, mempunyai angka prevalensi 30,3 persen.
"Analogi sederhananya, jika Polman mempunyai skor prevalensi 36 persen, itu berarti ada 36 anak dikategorikan stunting di antara 100 anak yang ada di Polman," katanya.
Dua daerah yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diurut dari yang memiliki prevalensi tertinggi hingga terendah mencakup Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah (Mateng).
"Tidak ada satu pun daerah di Sulbar yang berstatus hijau dan biru, yakni dengan hijau berprevalensi 10 sampai 20 persen dan biru untuk prevalensi di bawah 10 persen. Hanya Mateng yang memiliki angka prevalensi terendah dari seluruh wilayah di Sulbar dengan prevalensi 26,3 persen," ucap Tavip.[]
