Siantar - Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani menjelaskan bahwa Puskesmas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Siantar telah meraih penilaian Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI).
Susanti menyebut, 11 Puskesmas meraih Akreditasi Paripurna. Sedangkan 8 lainnya meraih Akreditasi Utama, dan 1 Puskesmas masih menunggu hasil survei penilaian Akreditasi.
Hal itu disampaikan dalam arahannya saat menjadi Pembina Apel Pagi Gabungan di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Senin pagi, 15 Januari 2024.
"Saya berharap kiranya pengabdian tulus yang diiringi semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terus kita kobarkan dengan terus membangun inovasi dengan peningkatan kedisiplinan dan kinerja sebagai abdi negara," kata Susanti.
Ia menegaskan, saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh staf di lingkungan pemerintahan dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan publik, tak terkecuali di sektor kesehatan.
Dia bersyukur upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dikembangkan sudah mulai membuahkan hasil, di antaranya peningkatan zona pelayanan publik menjadi zona hijau.
Susanti berpandangan, pencapaian tersebut bukan suatu hal yang mudah. Berbagai upaya terus dilaksanakan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan publik yang dipersembahkan kepada masyarakat.
Saat ini 19 Puskesmas se-Kota Siantar telah menjadi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. Ada otonomi dalam tata kelola pelayanan dan keuangan, yang berarti Puskesmas memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan dan pelayanannya.
Hal tersebut tentunya harus diantisipasi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pimpinan dan staf Puskesmas untuk dapat memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan sebagai BLUD. Serta mampu berkompetisi dengan fasilitas kesehatan lainnya.
"Kedisiplinan dan keinginan yang kuat untuk dapat meningkatkan performance jenis dan kualitas pelayanan di Puskesmas menjadi hal sangat penting untuk dapat ekses dan sukses menjalankan status Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga akan memiliki dampak pada peningkatan pendapatan Puskesmas yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan seluruh pegawai Puskesmas," ujarnya.
Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, lanjutnya, Pemko memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam standar pelayanan minimal.
"Saat ini capaian Standar Pelayanan Minimal atau SPM kita masih harus terus ditingkatkan dengan tetap menjaga mutu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk fokus kepada peningkatan capaian kuantitas dan kualitas capaian SPM di bidang kesehatan," tuturnya.
Tugas lainnya, kata dia, terus berupaya menuntaskan kasus stunting, gizi buruk, gizi kurang, dan ibu hamil kurang energi kalori, yang menjadi salah satu program nasional di Siantar.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah kasus stunting sebanyak 216 balita dari 10.622 anak yang diukur. Hasil capaian stunting ini, katanya, masih menunggu hasil Survei Kesehatan Indonesia.
Program penurunan stunting, sambungnya, merupakan tugas bersama antar lintas program di internal Dinkes dan jajarannya maupun lintas program dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dapat menurunkan angka stunting dengan target capaian tahun 2024 sebesar 8,96 persen.
"Koordinasi, kolaborasi dan sinergi program tentunya mutlak dilakukan, baik di internal maupun di eksternal Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar. Berbagai intervensi spesifik dan sensitivitas harus dikembangkan dan melibatkan semua stakeholder untuk sama-sama bekerja dan bekerja sama, memberikan kontribusi program yang nyata, tepat arah dan sasaran serta langsung menyentuh kepada masyarakat," kata Susanti.
Kewajiban lainnya, terus mendorong peningkatan kepedulian masyarakat atas pentingnya memelihara kesehatan diri dan keluarga serta mampu mencari pengobatan jika sakit ataupun mendapat masalah pada kesehatannya.
"Kita bersyukur Kota Pematang Siantar telah mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC, di mana saat ini masyarakat yang menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah mencapai 269.767 jiwa atau sebesar 98,31 persen," tukasnya.
"Hal ini merupakan bukti tingginya komitmen Pemko Siantar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan status UHC yang diperoleh Kota Siantar, diharapkan masyarakat tidak memiliki kendala dalam akses dan pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan," sambungnya.
Sebab pelayanan yang berkualitas tentunya sangat didambakan oleh masyarakat. Tidak hanya di level fasilitas kesehatan tingkat pertama, tetapi juga harus sampai pada level fasilitas kesehatan rujukan.
"Keberadaan 10 rumah sakit di Siantar adalah aset yang wajib dikembangkan, terutama RSUD dr Djasamen Saragih. Pengembangan RSUD dr Djasamen Saragih harus seiring sejalan dengan Puskesmas sebagai UPTD, sehingga keberadaan keduanya dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan Kota Siantar," ucap Susanti.[]
