Jakarta - Analis Politik, Pangi Syarwi Chaniago menegaskan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, potensi membahayakan tatanan demokrasi dan merusak siklus negara demokrasi.
Hal ini diungkapkan Pangi, merespons usulan penundaan Pemilu yang disampaikan sejumlah pejabat negara hingga para ketua umum partai politik pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"UUD sudah jelas mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden. Bukankah roh semangat amendemen pada waktu itu adalah pembatasan masa jabatan presiden? yang sebelumnya jabatan presiden tidak dibatasi konstitusi, konsekuensi logisnya Soeharto bisa 7 kali pemilu menjabat menjadi presiden," kata Pangi dalam keterangannya, Kamis, 17 Maret 2022.
Menurutnya, justru pembatasan jabatan presiden akan menjadi salah satu ciri khas utama pembeda antara sistem demokrasi dengan otoritarianisme.
Dia menegaskan, kelompok aktor-aktor yang minta menunda pemilu atau menambah masa jabatan sama saja telah "menampar wajah presiden, mengambil muka padahal presiden sudah punya muka, dan ingin menjebak presiden".
"Saya sebetulnya happy dengan statement tegas dari presiden, waktu itu klir sikapnya menolak. Tapi kok enggak muncul ya soal sikap presiden mengenai penundaan pemilu," ujarnya.
"Yang kita tunggu-tunggu sebetulnya statement presiden misalnya, "kami menghargai aspirasi masyarakat untuk menunda pemilu, tapi saya sebagai presiden bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan KPU tanggal 14 Februari 2024"," sambungnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu berpandangan, hingga saat ini belum ada sikap terbuka Jokowi untuk menghentikan wacana penundaan pemilu tersebut.
"Apa yang dikatakan presiden soal wacana penundaan pemilu tidak sekuat sikap beliau yang klir menolak jabatan presiden tiga periode. Nampak terkesan statement politik presiden mulai bergeser. Tidak sekeras di awal-awal yang dulu sikapnya menolak wacana menolak tiga periode tersebut," ucapnya.
Oleh sebab itu, Pangi meminta aktor maupun kelompok dibalik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menghentikan pikiran liar tersebut.
"Tolong sudahi pikiran liar yang anti demokrasi, kehendak rakyat agar kereta demokrasi terus melaju kencang, tidak ada yang bisa menghentikan jalannya trayek kereta pemilu tanggal 14 Februari 2024," ucap Pangi Syarwi.
