Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan perkara yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe tidak berhubungan dengan politik.

Moeldoko menyebut, penersangkaan Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), murni kasus hukum.

"Saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Dia mengatakan, dalam penanganan kasus hukum, tidak boleh ada pengecualian. Ia menegaskan, semua pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Maka siapa pun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, tak ada pengecualian," ujarnya.

Moeldoko berharap seluruh pihak mendukung proses hukum, termasuk yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat," tuturnya.

Lebih Lanjut, ia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Papua.

"Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Nah, kita tunggu saja proses hukumnya," ucap Moeldoko.[]