Aceh Barat Daya - Utang Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh hanya tersisa Rp 36,4 miliar lagi. Sebelumnya, utang Pemko di Provinsi Aceh ini berjumlah Rp 158,7 miliar tahun anggaran 2021.
Hal ini dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh Iqbal Rokan dalam rilisnya. Dia berujar bahwa realisasi penyelesaian utang Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh tahun anggaran 2021 sudah mencapai Rp 122,3 miliar atau setara dengan 77 persen dari total jumlah utang Rp 158,7 miliar.
“Alhamdulillah, kita telah selesaikan 77 persen dari total utang yang ada dan tersisa Rp 36,4 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh Iqbal Rokan dalam rilisnya, Kamis, 2 Juni 2022.
Dijelaskannya, utang Pemko Banda Aceh terdiri dari Rp 118,5 miliar utang belanja dan Rp 40,1 miliar pemakaian kas yang dibatasi Rp 35,9 miliar dan dana ZIS Rp 4,2 miliar. Utang belanja sendiri sudah selesai Rp 103,2 miliar dan sisanya tinggal Rp 15,3 miliar.
Sementara terkait dana ZIS sudah tuntas 100 persen, yakni Rp 4,2 miliar dan telah ditempatkan kembali pada kas penerimaan semula. Sedangkan utang pemakaian kas yang dibatasi atau "earnmark" telah direalisasikan Rp 14,9 miliar dari angka Rp 35,9 miliar.
"Sisanya Rp 21 miliar prosesnya masih terus berjalan sesuai dengan progres kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya," ucapnya.
Dia melanjutkan, Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Aminullah Usman berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh utang tersebut. Ini dilakukan sesuai arahan wali kota untuk menyelesaikan sebelum berakhirnya masa kepemimpinan yang jatuh pada 7 Juli 2022.
"Sebelum habis masa jabatan seluruh kewajiban ini sudah harus selesai. Insya Allah,” katanya.
Menurut Iqbal, utang Pemko Banda Aceh saat ini timbul akibat kondisi pandemi Covid-19 dan tentu tidak terlepas dari pandemi yang melanda dunia, termasuk Banda Aceh seiring merosotnya pendapatan daerah dan refocusing anggaran rutin untuk penanganan pandemi.
"Ini bukan hanya terjadi di kota kita saja, tapi juga dialami seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” katanya. []
