Siantar - Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani mengaku optimistis bahwa kota yang dipimpinnya akan menjadi kota destinasi bukan menjadi transit.
Demikian disampaikannya saat menerima kunjungan lapangan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Tahun 2024, di Ruang Rapat Mini Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (BP3D) Kota Pematangsiantar, Kamis, 15 Februari 2024.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan beberapa destinasi wisata mulai dari religi, kuliner, hingga heritage.
"Seperti kantor wali kota, itu merupakan peninggalan dari zaman Belanda, dibangun tahun 1906, jadi sudah 100 tahun lebih," kata Susanti.
Ke depan, sambungnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Pematangsiantar akan mengusung visi Indah, Maju, dan Berkelanjutan.
"Tentunya ini menjadi harapan dan cita-cita Kota Pematangsiantar," ujarnya.
"Sehingga saya berharap apa yang menjadi pertanyaan dapat dipadatkan lagi dengan kunjungan di lapangan nantinya. Kami juga berharap sejumlah masukan-masukan demi perkembangan Kota Pematangsiantar," sambung Susanti.
Sementara itu, Tim Penilai Independen Prof Dr Badaruddin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen Susanti Dewayani yang cukup serius dalam penilaian PPD Provinsi Sumut Tahun 2024.
"Di tengah kesibukannya, masih menyempatkan waktu. Ini mungkin bagian dari yang kami apresiasi. Terima kasih kepada ibu wali kota," ujar Badaruddin.
Ia menjelaskan, kehadiran tim penilai bertujuan untuk melihat terkait pelayanan publik. Kira-kira apa yang bisa ditunjukkan oleh Pemko Pematangsiantar, termasuk soal inovasi.
Pada kesempatan ini, ia juga mengapresiasi dari sekian banyak yang paparan saat penilaian Tahap II di Medan beberapa hari lalu, hanya Pemko Pematangsiantar yang memberikan data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.
"Karena kita tahu, Kota Pematangsiantar yang menjadi kota tertinggi di Sumut terkait Indeks Ekonomi Inklusif. Kami juga berkeinginan tahu bagaimana cara dan upaya Pemko Pematangsiantar dapat mencapai hal tersebut. Dan menjadi rujukan untuk Bappeda dan mereplikasi ke kota-kota dan kabupaten yang lainnya," ucap Badaruddin.[]