Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyambut baik dimulainya pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, data merupakan fondasi bagi pemangku kebijakan mengambil sebuah keputusan.
Dalam suatu perencanaan, seyogianya dirancang dari kondisi sosial ekonomi, kemudian dengan data yang baik akan didapat keputusan yang terbaik atau dikenal dengan istilah good data, good decision.
Untuk itu dalam memulai pendataan, Setiawan menginstruksikan tiga hal. Pertama, BPS tidak bisa sendiri, perlu ada pengawalan agar setiap proses pendataan berlangsung dengan baik.
Kedua, perlu adanya pengamanan karena kondisi di lapangan yang dinamis tak bisa diprediksi secara pasti hal apa saja bisa menjadi tantangan bagi para petugas data di lapangan.
Apalagi dengan masih adanya gejolak di tengah masyarakat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ditambah riak terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat tertentu.
Dengan demikian butuh penanganan tersendiri agar datangnya petugas BPS secara _door to door_ ke rumah masyarakat tidak disalahartikan dengan isu yang simpang siur.
"Yang ketiga publikasi. Kita harus bisa membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat pendataan itu untuk apa. Media perlu membantu publikasinya. Peran media massa menjadi penting," kata Setiawan pada Rapat Kordinasi Daerah Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, di Kota Bandung, Kamis 15 September 2022.
Selain media, publikasi juga menjadi kewajiban bagi Dinas Komunikasi dan Informatika baik di tingkat Provinsi, maupun kabupaten/kota untuk memberikan penerangan kepada masyarakat terkait pendataan awal Regsosek ini.
Adapun data Regsosek, lanjut Setiawan, menjadi bentuk sinergi dan kolaborasi dalam membangun Jawa Barat karena data yang diperoleh sangat penting dan memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai basis data perencanaan yang bersifat inklusif dan adaptif, juga sebagai basis data dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinian.
"Selain itu juga terkait dengan pelayanan adminduk (adminitrasi kependudukan), pengembangan pendidikan, UMKM, pertanian, dan lain sebagainya," ucapnya.
Setiawan pun sangat berharap agar data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia mengajak semua pihak yang terlibat pada kegiatan ini untuk meminimalkan rekayasa data. []
