Medan – Wakapolda Sumut Brigjen Rony Samtana dituding melakukan "cawe-cawe" dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Tudingan ini disampaikan oleh Tim Hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri.
Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, Tim Hukum paslon ini merujuk pada seorang jenderal polisi bintang satu yang memiliki posisi di Polda Sumut, yang saat ini hanya diisi oleh Brigjen Rony Samtana.
“Kami ingin mengingatkan bahwa ASN, TNI, dan Polri harus tetap netral karena mereka diamanahkan undang-undang untuk tidak berpihak dalam pelaksanaan Pilkada ini,” ujar Ketua Tim Hukum paslon nomor 2, Yance Aswin, dalam konferensi pers di Medan pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Tudingan ini datang bersamaan dengan laporan adanya indikasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di beberapa wilayah yang dinilai mendukung salah satu kandidat secara terselubung.
Yance mengklaim bahwa timnya telah menerima sejumlah laporan mengenai lurah di beberapa kabupaten/kota, termasuk di Labuhan Batu Utara, Asahan, Tebing Tinggi, Langkat, hingga Medan, yang menginstruksikan kepala lingkungan (kepling) untuk mengintimidasi warga serta mengumpulkan data dari masyarakat.
“Banyak laporan yang masuk dari berbagai daerah tentang kepling yang didorong untuk mengumpulkan data warga dan melakukan intimidasi. Ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan Pilkada yang damai,” lanjut Yance.
Yance menyampaikan harapannya agar Bawaslu, KPU, serta pihak TNI dan Polri dapat melakukan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik ini.
Tim paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri menekankan bahwa netralitas aparat sangat krusial untuk mencegah munculnya konflik di tengah masyarakat.
"Kami minta Bawaslu, KPU, TNI, dan Polri untuk melakukan pengawasan yang melekat. Jangan sampai Pilkada yang kita semua harapkan berjalan damai malah menjadi pemicu pertikaian di masyarakat,” tegas Yance.
Dalam kesempatan yang sama, Yance juga meminta agar Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan, mengambil tindakan tegas terhadap dugaan keterlibatan Brigjen Rony Samtana.
Yance mengungkapkan kepercayaan penuh pada Kapolda yang ia nilai sebagai sosok elegan dan patriotik, yang tidak akan mentolerir praktik campur tangan aparat dalam proses Pilkada.
“Kami percaya Kapolda, Bapak Whisnu Hermawan, sosok yang elegan dan patriotik, tidak akan membiarkan aparatnya bermain-main dalam proses Pilkada. Pak Kapolda, kami sampaikan bahwa ada PJU Anda yang berpangkat bintang satu yang sudah terlibat dalam kegiatan seperti ini. Kami minta untuk dihentikan, demi menjaga netralitas Polri,” ucapnya.
Di akhir konferensi, Yance mengisyaratkan adanya dinamika terkait dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo.
Menurut Yance, peralihan kekuasaan ini seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh aparat bahwa cara-cara lama tak lagi relevan untuk mengejar kenaikan pangkat atau prestasi semu.
“Sekarang presiden kita adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Kalau dulu mungkin masih bisa dilakukan, tapi sekarang tidak akan bisa naik pangkat dengan cara-cara seperti ini. Saya pikir sudah waktunya bagi para pejabat untuk berlaku fair dalam setiap tindakan mereka,” kata Yance.[]
