Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatra Utara untuk segera merampungkan realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Sesuai data Kemendagri pada Senin, 8 Juli 2024, Tito menyebut Pemkot Medan telah merealisasikan anggaran sebanyak Rp 32,87 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total Rp 82,16 miliar yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Dengan demikian, anggaran yang belum terealisasi mencapai Rp 49,30 miliar.

"Ada yang besar lagi ini (utang pemerintah kepada KPU setempat) Rp 49 miliar, ini Kota Medan, Pak Bobby (Wali Kota Medan)," kata Tito saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatra, Selasa, 9 Juli 2024.

Kendati demikian, dia optimistis Pemko Medan memenuhi sisa utang mengingat Medan adalah kota besar yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

"Tapi saya yakin uangnya banyak, ini karena PAD-nya besar, jadi enteng-lah," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi pengawasan pemilu, Pemkot Medan baru mencairkan Rp 10,18 miliar dari total Rp 25,45 miliar yang disepakati dalam NPHD bersama Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Artinya, masih ada sekitar Rp15,27 miliar yang belum terealisasi.

"Panwaslih ini kita lihat yang besar-besar ya, hampir semuanya. Saya kira tidak ada yang terlalu besar, semuanya bisa dipenuhi," ujarnya.

Selanjutnya, pada sisi pengamanan pilkada, Pemkot Medan masih belum mencairkan anggaran untuk Polri Rp 15,11 miliar dan TNI Rp 3,70 miliar.

Adapun total yang harus dicairkan Pemkot Medan sejumlah Rp 83 miliar dana Pilkada 2024 yang tersebar buat KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri setempat.

"Polri juga banyak yang 0, tapi lebih banyak TNI-nya. Artinya kepala daerah ketakutan pada TNI daripada Polri," ucap Mendagri Tito Karnavian.[]