Jakarta - Parpol pengusung dan pendukung pemerintah Prabowo Subianto mengusulkan pilkada langsung diganti menjadi pilkada di DPRD.
Usul ini mengemuka sejak akhir Desember 2025 sampai kini.
Terhadap wacana ini, Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan sebutan Ahok, tegas menolak.
Dia menyampaikan ketidaksetujuannya soal wacana pilkada kembali dilakukan melalui DPRD.
Menurut dia, mekanisme tersebut rawan transaksional dan membuka ruang pengaturan pemenang oleh elite kekuasaan.
Ahok menilai, kalau sistem pilkada sudah sepakat rakyat diberi hak memilih, lalu ada terjadi distorsi, dan rusak, karena ada yang money politik, rakyat ada yang golput.
"Untuk itu, kita perlu perbaiki sistemnya. Bukan berarti mengganti ke sistem yang lama, yang jelas-jelas dulu kita tentang," tegasnya dilansir dari akun Instagram PDI Perjuangan, Sabtu, 10 Januari 2026.
Ahok menegaskan, jika sistemnya diperbaiki, tidak ada alasan kembali ke model lama yang hanya menguntungkan segelintir orang.
"Tantangan terbesar bangsa bukan sekadar biaya pemilu yang tinggi, tetapi kemauan politik untuk menjalankan sistem secara bersih," tukas dia.
Seentara itu, dalam keterangan media, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut pilkada lewat DPRD akan lebih mudah diawasi ketimbang pilkada langsung dipilih rakyat.
Menurut dia, jumlah anggota DPRD terbatas, tidak seperti pemilih rakyat jumlahnya yang mencapai jutaan orang.
"Lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, dibandingkan mengawasi jutaan pemilih dalam pilkada langsung," ujar Yusril dikutip Sabtu, 10 Desember 2026.
Dia mengatakan, pilkada langsung menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya.
Salah satu persoalan utama adalah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung.
"Pilkada langsung jelas berbiaya tinggi. Biaya tinggi ini mendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan," tukasnya. []
