Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB asal Riau, H Mafirion mengungkap PT Toba Pulp Lestari adalah perusahaan yang tak pernah luput dari konflik sejak berdiri pada 1983.
Mafirion menyampaikan itu saat RDP dan RDPU Komisi XIII dengan jajaran Kementerian HAM dan PT TPL di Jakarta pada 26 November 2025 lalu.
"Dalam sejarahnya, apa bapak enggak capek perusahaan bapak mulai dari berdiri sampai hari ini terus berkonflik," kata dia di hadapan Direksi dan Komisaris PT TPL yang hadir saat itu.
Dia menyebut, PT TPL yang dulunya bernama Inti Indorayon Utama selalu berkonflik dengan tiga alasan.
Pertama, soal lingkungan, kedua, soal tanah dan ketiga, soal sosial. Di masa Indorayon, konfliknya adalah isu lingkungan, yakni persoalan limbah.
"Saya dulu berbulan-bulan duduk di Tuktuk, melihat truk-truk bapak dari Pulau Samosir menyeberang ke Porsea membawa pohon pinus. Bapak tahu berapa pohon pinus yang ditebang di Pulau Samosir? Sekitar 3.000 sampai 4.000 hektare. Bapak tahu itu tahun berapa pohon pinus ditanam? Itu pohon pinus Sumatera yang kemudian di abad 20 dibawa oleh Belanda ke Pulau Jawa," kata pria yang pernah menjadi wartawan Harian Kompas tersebut.
"Jadi, saya senang Pak Ignatius (Komisaris TPL) bilang bahwa kita harus memperhatikan lingkungan, harus memperhatikan masyarakat, harus memperhatikan ekosistem," katanya.
Hanya saja dia mengkritisi pernyataan Direksi PT TPL Jandres Silalahi yang menyebut tidak ada persoalan lingkungan di kawasan konsesi PT TPL.
"Tadi, Silalahi bilang, nggak ada isu lingkungan. Bagaimana tidak? Kawasan Danau Toba yang ditebang pohonnya, yang ditanam dari awal abad-abad kolonial datang yang jumlahnya dengan ribuan hektare itu, apa tidak memberi dampak kepada Danau Toba? Memberi dampak," katanya menegaskan.
Mafirion menyebut, semula luas konsesi PT TPL adalah 200 ribu hektare, kemudian turun menjadi 185 ribu hektare dan sekarang menjadi 167 ribu hektare.
Dari luasan itu, yang diusahakan sebagai hutan tanaman industri atau HTI sekitar 58 ribu hektare. Sementara, 40 ribu hektare sekian itu adalah hutan produksi terbatas, dan hutan lindung.
"Dari 167 ribu hektare itu, sebenarnya yang bapak bisa usahakan itu 117 ribu hektare atau 120 ribu hektare. Tapi bapak tahu, semua kawasan bapak itu ada 36 ribu hektare di hulu sungai. Di hulu kawasan Danau Toba itu adalah daerah resapan air. Jadi, jangan dibilang nggak ada persoalan lingkungan, nggak ada persoalan masyarakat. Pasti ada persoalan," tukasnya.
Dia mengingatkan, tahun 1983 ketika Inti Indorayon Utama datang ke Tanah Batak, di situ sudah ada masyarakat hidup secara turun-temurun sejak beratus tahun lalu.
Dan sepanjang sejarahnya, TPL itu kata Mafirion, terus berkonflik. Tahun 1983 berdiri, tahun 1986 konflik, tahun 1989 itu sekitar 5 tahun sudah mulai konflik dan tahun 1997-1998 konflik.
Tahun 1999 Inti Indorayon Utama diberhentikan oleh Presiden BJ Habibie sementara waktu. Tahun 2000 diberhentikan oleh Presiden Gus Dur, yang waktu itu Menteri Kehutanan Sonny Keraf.
Tahun 2023 kembali dibuka, izinnya diberikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Tahun 2005 bapak mulai konflik lagi. Tahun 2009 konflik, 2010 konflik, 2013 konflik, 2020 komplik, 2021 konflik, 2025 konflik. Pertanyaannya, apa bapak tidak capek konflik berkepanjangan?" tandasnya.
Mafirion kemudian meminta pihak perusahaan memperbaiki semua persoalan yang menimbulkan konflik, jika masih berkeinginan PT TPL izinnya tidak dicabut pemerintah.
"Pemerintah sekarang sudah berubah. Presidennya bela masyarakatnya. Bapak bayangin orang melahirkan satu saja bermasalah, presiden ngomong. Turun ke sana periksa itu rumah sakit. Bapak, kalau setiap hari begini capek dia nanti. Ditutupnya perusahaan bapak, sudah. Selesai semua persoalan. Itu pesan saya mudah-mudahan ini menjadi perhatian, bapak," katanya kepada jajaran PT TPL yang hadir. []
