Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menduga ada konspirasi besar untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Mereka pun khawatir jika situasi ini dibiarkan.
"Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2,"kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Rabu 17 Januari 2024.
"Kalau kita biarkan ini, akan menjadi cacat ya buat pemilu, buat pilpres yang kita adakan kali ini," sambungnya.
Kata Todung, kecurangan itu sudah mulai terlihat di mana-mana.
Seperti adanya video rekaman diduga suara kapolres, kajari, bupati, hingga dandim yang memberikan arahan memenangkan Prabowo-Gibran.
Walau kebenaran itu dibantah Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Tetapi Todung berpendapat video tersebut bisa mempengaruhi pemilih.
"Inilah yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang bisa punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau Pilpres nantinya," tegas dia.
Todung juga menyebut kecurangan ditemukan ketika Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira mengajak para kepala sekolah memilih pasangan Prabowo-Gibran.
Bahkan, kata dia, Sekda Takalar M Hasbi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji mengangkat tenaga guru CPNS menjadi PNS jika Prabowo-Gibran menang.
Walau belakangan, isu ini telah dibantah Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
"Ini juga ya, satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa di benarkan sama sekali," tegasnya.
Sementara kecurangan lainnya kata Todung saat Menteri BUMN Erick Thohir hanya mengundang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Dia diundang dalam acara perayaan natal bersama Kementerian BUMN dan BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin 15 Januari 2024 lalu. Menurutnya, hal itu jadi sinyal keberpihakan.
"Di balik itu kan publik akan melihat bahwa ini satu sinyal keberpihakan. Kalau dia mau fair, dia harus undang semua paslon semua capres kalau ingin fair," katanya.
Pola kecurangan-kecurangan itu kata dia akan terus terjadi hingga hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Ia pun mengatakan dugaan kecurangan itu telah dilaporkan TPN Ganjar-Mahfud ke Bawaslu RI.
TPN menunggu ketegasan Bawaslu untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. (*)
