Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti melontarkan pernyataan publik terkait penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan itu bagi Partai Demokrat justru merugikan Presiden Jokowi. Karena bisa memicu desakan agar pemilu dipercepat, terutama masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Balitbang Partai Demokrat DKI Jakarta Julwanri Munthe, Selasa, 13 Desember 2022. Dia melontarkan keprihatinannya dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
Ketika angka 73,2 persen sesuai hasil survei Poltracking menyebut bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dijadikan alasan menunda pemilu, di saat yang sama juga muncul potensi desakan agar pemilu dipercepat.
"Itu hanya psikologis masyarakat atau logika sederhana. Itu jelas merugikan Presiden Jokowi, yang sejak awal sudah tegas menyatakan patuh konstitusi dan jadwal pemilu tidak berubah," kata Julwanri dalam keterangan tertulisnya.
Sebagaimana banyak disayangkan oleh berbagai pihak, politisi Partai Demokrat tersebut juga lebih jauh mengungkapkan kekhawatiran pada Presiden Jokowi.
Baca juga: Perludem Sebut Pemilu 2024 Serentak Memicu Politik Jual Beli: Efek Ekor Jas
"Alasan angka kepuasan lebih besar (73,2 persen) dari angka ketidakpuasan (19 persen) untuk menunda pemilu, selain tidak konstitusional juga secara tidak langsung membenturkan presiden dengan rakyatnya," tuturnya.
Disebutnya, nilai Partai Demokrat yang diwariskan kepada seluruh kader adalah menghormati hasil pemilu.
"Artinya tidak menginginkan Presiden Jokowi berhenti di tengah jalan, itu garis tebal nilainya, sekaligus menolak jika ada jalan di luar konstitusi," terangnya.
Julwanri menyebut, godaan untuk mengambil yang bukan hak akan selalu ada, dorongan menjabat lebih dari dua periode atau sepuluh tahun oleh beberapa pihak diupayakan dalam segala situasi.
"Dulu kan sempat Menteri Bahlil lontarkan penundaan pemilu demi investasi, Pak LBP dengan Big Data, sekarang malah dengan potret survei," tukas alumni Ilmu Politik USU dan Pengurus Pusat Pemuda Katolik tersebut.
Dia berpendapat, Presiden Jokowi harus hati-hati dan tegas sebagaimana sikap Presiden ke-6 RI SBY di ujung masa jabatannya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melontarkan isu penundaan Pemilu 2024 saat berbicara di acara Poltracking pada Kamis, 8 Desember 2022.
Dia menyebut, Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang karena Indonesia saat ini masih dalam tahap pemulihan dari pandemi Covid-19. []
