News Kamis, 02 Desember 2021 | 20:12

Usul PPKM Level 3 Lebih dari Sepekan, DPR: Cegah Lonjakan Covid-19 Saat Nataru

Lihat Foto Usul PPKM Level 3 Lebih dari Sepekan, DPR: Cegah Lonjakan Covid-19 Saat Nataru Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo.(Foto:Opsi/Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengimbau agar PPKM Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diterapkan lebih dari sepekan.

Rahmad berpandangan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pemudik yang melakukan `curi start` sebelum PPKM diberlakukan pada 24 Desember 2021 mendatang.

"Untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pada libur Nataru, perlu dilakukan PPKM Level 3 lebih dari sepekan agar tidak ada yang mencuri start mudik, dan betul-betul mengurangi mobilitas masyarakat," kata Rahmad Handoyo seperti dikutip Opsi.id di Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021.

Dalam Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, PPKM Level 3 Nataru berlangsung dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, perlu ada upaya yang lebih dalam memperketat pergerakan orang untuk mengurangi risiko lonjakan kasus Covid-19.

"Baik itu pembatasan di tempat wisata, aktivitas di mal, kemudian larangan mudik dan cuti bagi ASN/PNS hingga pegawai swasta, pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh," ujarnya.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan transportasi darat yang relatif susah dikendalikan.

Tak hanya angkutan umum, lanjutnya, kepada kendaraan pribadi seperti mobil dan motor juga harus diterapkan.

"Semoga dengan pemberlakuan ganjil-genap, termasuk di tol, dapat mengurangi pergerakan orang. Perlu juga diawasinya jalur-jalur tikus agar setiap pergerakan orang dapat terdeteksi," tuturnya.

Menyoal itu, Rahmad mengingatkan pentingnya koordinasi pihak-pihak terkait mulai dari pemangku kebijakan, aparat, penyelenggara industri perdagangan, industri transportasi, industri hospitality, dan pariwisata, pengurus gereja, panitia Natal, serta pengurus rumah ibadah lainnya.

"Jangan sampai terjadi lagi lonjakan kasus kematian dan infrastruktur kesehatan yang lumpuh seperti yang terjadi usai libur Idul Fitri lalu," katanya.

Kendati demikian, dia kembali meminta pemerintah tetap bersiap apabila terjadi lonjakan kasus usai libur Nataru seperti yang telah diprediksi oleh sejumlah pakar.

Apalagi, lanjutnya, dengan adanya varian baru virus Corona varian Omicron. Di mana varian ini memiliki tingkat penularan lebih tinggi.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat dan fasilitas kesehatan harus tetap bersiap dengan segala kemungkinan terburuk. Selain pencegahan, langkah persiapan tetap dibutuhkan agar kita sudah ready bila kondisi pandemi kembali memburuk," kata dia.

Saat ini pemerintah sudah melarang pelaku perjalanan dari sejumlah negara di Afrika memasuki Indonesia sebagai antisipasi terjadinya imported case Omicron.

Dia menilai, pemerintah perlu menambah daftar negara di luar Afrika yang telah terdeteksi keberadaan Omicron di wilayahnya.

"Hong Kong sudah lebih dulu dilarang. Namun untuk Belanda, Singapura, Malaysia, Italia, Jerman, Israel, Belgia, Inggris, Republik Ceko, Australia, Perancis, dan Kanada juga perlu dipertimbangkan untuk pembatasan masuk karena diketahui telah ada kasus Omicron," tuturnya.

Sementara itu kepada masyarakat, Rahmad meminta agar tidak perlu panik terhadap Omicron. Walaupun belum diketahui apakah varian baru Covid-19 ini sudah masuk ke Indonesia atau belum.

DIa mengatakan, protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi bisa membantu masyarakat.

"Tidak perlu takut, dan tetap tenang. Pastikan saja tetap disiplin protokol kesehatan. Dan bagi yang belum divaksin, segera mendaftarkan diri sehingga bisa lebih aman dari paparan Covid-19," ucap Rahmad Handoyo.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya