Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska mengusulkan pemerintah pusat untuk memberikan reward atau penghargaan bagi daerah-daerah yang berhasil menurunkan angka stunting dan punishment kepada daerah yang kurang optimal menurunkan stunting.
Dengan adanya reward and punishment ini, kata Darul, akan membuat para pejabat daerah tidak lagi menyepelekan masalah kesehatan, terutama stunting.
Hal itu disampaikan Darul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI saat membahas mengenai percepatan penurunan stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 April 2022.
"Mestinya di (pemerintah) pusat ini membuat ada semacam reward dan punishment untuk daerah. Mungkin sudah harus dipikirkan oleh kita kalau program (penurunan stunting) ini diperlombakan di tingkat daerah. Sehingga, mereka yang sukses mencapai target penurunan sekian persen itu ada reward-nya," kata Darul.
Terkait angka stunting yang cukup tinggi di beberapa daerah, politisi Partai Golkar tersebut mengklaim bahwa usulan itu dapat menjadi motivasi bagi para pejabat di daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
Sebab, dari data yang disampaikan BKKBN, sejauh ini dari target penurunan stunting yang ditetapkan sebesar 14 persen pada 2024, hanya sekitar 3 persen saja yang baru tercapai di tahun 2022 ini.
Untuk tercapainya percepatan penurunan stunting, sambungnya, upaya sosialisasi ke masyarakat perlu ditinjau lebih lanjut. Menurutnya, program sosialisasi yang kini dilaksanakan perlu ditingkatkan dengan membuat panduan booklet.
Selain itu, dia juga menyarankan untuk petugas sosialisasi agar menyederhanakan penggunaan bahasanya. Sehingga, informasi yang dijelaskan dapat lebih mudah dipahami masyarakat.
"Perlu semacam booklet tentang apa saja yang harus disampaikan waktu sosialisasi itu, sehingga masyarakat yang diajak berkomunikasi paham secara lengkap apa langkah-langkah yang dilakukan. Penggunaan bahasa saya kira harus disederhanakan, kata intervensi di kampung saya, apa itu intervensi? Semacam apa? begitu, ini bahasa-bahasa yang perlu dibuat sesederhana mungkin," ucap Darul Siska.[]
