Jakarta - Pemerintah Provinsi Bali menolak keberadaan organisasi luar yang mengklaim bertugas menjaga keamanan.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta secara tegas menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya tidak dibutuhkan di wilayah Bali.

Menurut Giri, keamanan di Pulau Dewata sudah dijaga optimal oleh aparat resmi dan struktur adat yang telah mengakar dalam masyarakat Bali.

“Kita tidak perlu ormas luar. Di Bali sudah ada TNI-Polri. Selain itu, dari lebih 1.400 Desa Adat, semuanya punya Pecalang yang bertugas menjaga ketertiban dan estetika dresta wilayah adat,” ujar Giri Prasta di Kantor Gubernur Bali, Senin, 5 Mei 2025.

Giri menekankan bahwa sinergi antara aparat negara dan aparat adat telah diformalkan sejak periode awal pemerintahannya, lewat pembentukan Bankamda (Bantuan Keamanan Desa Adat).

Kolaborasi ini, katanya, sudah cukup kuat untuk menjaga ketertiban umum tanpa perlu kehadiran pihak luar.

“Sudah jelas. Kolaborasi antara TNI-Polri dengan aparat hukum, tokoh masyarakat, dan Pecalang sudah berjalan. Mereka adalah ujung tombak pengamanan berbasis budaya,” tambahnya.

Giri juga menyinggung prinsip dasar kehidupan masyarakat Bali, yakni menjunjung langit di mana bumi dipijak.

Prinsip ini menurutnya cukup untuk membentuk kesadaran kolektif warga agar peduli terhadap keamanan dan ketertiban wilayah mereka.

“Kalau ormas luar datang dan bilang ingin jaga Bali, saya kira tidak perlu. Karena Bali sudah punya sistemnya sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Giri menyebut Pecalang bukan sekadar petugas keamanan, tapi simbol utuh dari adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Bali.

Ia mengingatkan agar pihak luar menghormati struktur lokal yang sudah teruji menjaga kedamaian di Bali.

“Pecalang adalah penjaga kehormatan adat kami. Jadi biarkan Bali dijaga oleh warganya sendiri,” tutupnya.[]