Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak tegas wacana penempatan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian atau lembaga mana pun.

Lewat keterangan tertulisnya, Sahroni mengatakan bahwa posisi Polri yang sangat strategis harus tetap berada di bawah komando Presiden langsung.

"Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apapun itu," kata Sahroni, dikutip Opsi pada Senin, 3 Januari 2022.

"Karena seperti yang kita tahu, polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar dia.

Penolakan Sahroni dolontarkan demi menanggapi pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, yang mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Kementerian Keamanan Dalam Negeri, kata dia, nantinya akan menaungi Polri.

Sahroni menilai, bangsa Indonesia harus memastikan bahwa Polri menjadi lembaga profesional dan independen.

Menurutnya, kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi karena jabatan menteri adalah posisi politik, terbuka lebar jika Polri ditempatkan di bawah kementerian.

Sahroni tidak ingin, Polri menjadi alat politik sehingga posisi lembaga itu saat ini sudah tepat yaitu berada di bawah presiden.

"Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian," kata Sahroni.

Baca juga:  Lemhanas Usulkan Bentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional

Baca juga:  Kapolri Listyo Sigit Komitmen Perbaiki Pelayanan Publik di Tubuh Polri

"Padahal kita tahu, kementerian itu banyak diisi politisi," ujar dia lagi. []