Jakarta - Warga Sihaporas yang mengalami kekerasan dan terlibat konflik lahan dengan PT Toba Pulp Lestari atau TPL mendatangi kantor Fraksi PDIP DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin, 29 September 2025.
Rombongan warga ini dipimpin tokoh adat Sihaporas, Mangitua Ambarita. Mereka menyampaikan aspirasi mereka secara resmi.
Rombongan warga ini diterima Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon (Dapil Jabar XI), Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu (Dapil Sumut III), dan Anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari (Dapil Kalimantan Barat I).
Secara bersamaan pula ikut warga Kabupaten Dairi terkait konflik dengan PT Gruti. Warga Dairi ini dipimpin Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Pangihutan Sijabat.
Dalam keterangannya, Bane Raja Manalu mengatakan, persoalan yang disampaikan warga dari dapilnya tersebut terkait dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan.
Pihaknya kata dia, memberi perhatian serius atas laporan warga yang masuk ke Fraksi PDIP di DPR RI.
Bane yang turun langsung pada Jumat, 26 September 2025 lalu ke Sihaporas, Kabupaten Simalungun, mengungkapkan dampak peristiwa bentrok warga dengan PT TPL.
Menurut Bane, warga yang merupakan petani tercabut dari sumber mata pencaharian mereka.
"Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” kata Bane.
Bane kemudian mengungkap soal pengamanan dari PT TPL saat berhadapan warga, dengan perlengkapan mirip aparat.
“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” beber Bane.
Pimpinan Komisi XII DPR Donny Maryadi Oekon menyoroti persoalan perizinan dan amdal PT Gruti yang dilaporkan warga.
Menurut yang dilaporkan ke pihaknya, masalah izin PT Gruti tidak jelas. Kemudian amdal tidak jelas.
"Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” jelasnya.
BACA JUGA: Anggota DPRD Simalungun Segera Usulkan Pansus Tutup TPL, Pengamat: Langkah Tepat dan Berani
Mangitua Ambarita, perwakilan masyarakat Sihaporas, mengaku warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak 2003.
“Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.
Pangihutan Sijabat dari Dairi menyampaikan keluhan serupa terkait PT Gruti. Warga kehilangan sumber air minum karena PT Gruti telah merusak hutan.
“Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba,” urainya.
Fraksi PDIP DPR RI memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui komisi dan kementerian terkait.
“Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan,” ujar Donny Maryadi Oekon.
Fraksi PDIP menegaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Aduan yang masuk tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga kemanusiaan, sehingga membutuhkan tindak lanjut politik di parlemen.
PDI Perjuangan menentang segala aktivitas perusakan lingkungan. Sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDI Perjuangan pada Mei 2024.
Dalam salah satu rekomendasi Rakernas tersebut, PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi. []
