Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons tudingan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) soal keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pengerahan ribuan aparat kepolisian yang mengepung Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa, 8 Februari 2022.
Menurut mantan Panglima TNI itu, pembangunan di Desa Wadas dilakukan untuk masyarakat. Dia pun meminta seluruh pihak melihat duduk persoalan dari sudut pandang yang lebih luas.
"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," kata Moeldoko kepada wartawan, dikutip Opsi, Rabu, 9 Februari 2022.
Baca juga: YLBHI Sebut Pengepungan Desa Wadas Tanggung Jawab Jokowi dan Ganjar Pranowo
Dia memastikan, pemerintah pusat akan mengevaluasi. Kendati demikian, Moeldoko tak memberi keterangan secara rinci perihal evaluasi apa yang dimaksudkan. Dia juga belum bisa memastikan apakah bakal ada penarikan pasukan dari Desa Wadas.
"Semua akan dievaluasi. Terima kasih," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyatakan Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas peristiwa pengepungan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa, 8 Februari 2022.
Baca juga: Mahfud Md Merasa Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Isnur bilang, proyek pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat.
"Yang akan menambang Andesite di #WadasMelawan itu PSN. Pertanggungjawaban-nya bukan cuma di @ganjarpranowo, tapi @jokowi juga. 2 nya perlu dimintai pertanggungjawaban," kicau @madisnur dikutip Opsi di Jakarta, Rabu, 9 Februari 2022.
Menurut Isnur, hingga kini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga masih membisu terkait pengerahan ribuan aparat kepolisian di Desa Wadas.
Dia curiga eksekusi kemarin di Wadas merupakan perintah Pemerintah Pusat. Isnur juga curiga pengerahan ribuan polisi justru bukan hanya direstui, malah diinstruksikan oleh pihak Istana.
"Pengerahan ribuan aparat Polisi, apalagi Kapolri @ListyoSigitP masih diam juga jelas ini rangkaian yang harus dibaca. Jangan-jangan eksekusi adalah perintah Istana Merdeka, @jokowi dan kabinetnya masih diam pula jaminan Konstitusi & Pancasila terhadap Warga #WadasMelawan diinjak-injak," kata Isnur.
Warga Wadas saat ini tengah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk PSN Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian.
Terpisah, Kapolda Jateng Irjen Polisi Achmad Luthfi berjanji akan membebaskan 64 warga yang diamankan saat berlangsung pengukuran lahan di lokasi calon Bendungan Bener di Desa Wadas, pada Selasa, 8 Februari 2022.
Dia membantah telah melakukan penangkapan sewenang-wenang lalu menahan puluhan warga Desa Wadas.
"Kami bukan menahan tapi mengamankan," katanya di Polres Purworejo, dikutip Opsi, Rabu, 9 Februari 2022. []
