Jakarta - Staf Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo meminta Pemerintah fokus dalam menyelesaikan permasalah pasokan minyak goreng premium.
Sehingga, penyediaan kembali minyak goreng curah di pasar, menjadi opsi terakhir bukan solusi segalanya.
"Persoalan minyak goreng harus dituntaskan dari sisi hulu, sehingga permasalahan bisa diselesaikan dan masyarakat bisa menikmati kembali minyak goreng premium dengan harga terjangkau, dan pasokan distribusi yang terjamin," kata Rio dikutip dari Liputan6.com, Kamis, 17 Maret 2022.
Baca juga: HET Minyak Goreng Kemasan Dicabut, Airlangga: Menyesuaikan Nilai Keekonomian
Menurutnya, proses penetapan harga minyak goreng harus diimbangi dengan sistem distribusi yang terjamin, jangan sampai pemerintah sudah menetapkan harga tapi nyatanya di lapangan produknya tidak ada.
"Pemerintah jangan ambigu membuat suatu aturan, hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kebijakan harga minyak goreng kemasan baru. Dalam kebijakan ini, minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian.
Baca juga: Pemerintah Subsidi Minyak Curah Seharga Rp 14.000 Per Liter
Dengan kebijakan ini, penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan senilai Rp 14 ribu akan dicabut dan diserahkan pada mekanisme pasar.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, dengan subsidi ini, HET minyak goreng curah dinaikkan dari Rp 11.500 menjadi Rp 14 ribu per liter.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil dari hasil rapat terbatas dengan melihat perkembangan ketidakpastian global.
"Terkait harga kemasan lain akan menyesuaikan nilai keekonomian sehingga diharapkan minyak sawit akan tersedia di pasar modern dan tradisional," kata Airlangga, Selasa, 15 Maret 2022. []
