Jakarta - Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak menuntut pemerintah Joko Widodo (Jokowi) melakukan penghematan anggaran negara dengan menghentikan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, pembangunan IKN belum mendesak untuk dilakukan.

"Bukan dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat kecil," kata Yusuf Martak dalam keterangannya kepada wartawan dikutip Jumat, 2 September 2022.

Martak menegaskan, pihaknya bersama PA 212 dan Front Persaudaraan Islam (FPI) kompak menolak kenaikan harga BBM dengan alasan apapun.

Baca juga: Mahasiswa di Aceh Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

"Karena kenaikan harga BBM akan mencekik daya beli dan mobilitas ekonomi rakyat yang sudah cukup terpukul akibat pandemi Covid-19," ucapnya.

Martak melanjutkan, alasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang tidak tepat sasaran karena dinikmati kelangan mampu, lalu alasan menggunakan satu atau dua kasus mobil mewah membeli BBM bersubsidi adalah alasan-alasan yang mengada-ada.

"Karena indikator kemampuan bisa dilakukan manipulasi statistik dan tidak bisa satu atau dua kasus menjadi penentu untuk ratusan juta orang nasib rakyat Indonesia," tutur dia.

Menurut dia, justru subsidi BBM adalah penopang bagi ekonomi rakyat agar tidak terjatuh dan makin terpuruk pada jurang kemiskinan.

Martak menilai, penghematan anggaran negara bisa juga dilakukan lewat penyehatan BUMN, terkhusus Pertamina.

"Agar tidak bisa digunakan sebagai sapi perah oligarki," kata Yusuf Martak. 

Sebelumnya santer diperbincangkan, harga Pertalite sebelumnya Rp 7.650 per liter akan naik ke harga Rp 10.000. Solar RP 5.150 per liter naik ke Rp 8.500. Sementara, harga Pertamax diprediksi naik dari Rp 12.500 menjadi Rp. 16.000. []