Jakarta - PDIP melalui Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menjatuhkan sanksi keras terakhir kepada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
Sanksi dilakukan buntut pernyataannya mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024.
Politisi senior yang akrab disapa Rudy tersebut menghadiri undangan klarifikasi ke kantor DPP PDIP, menghadap Komarudin dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Rabu, 26 Oktober 2022.
Dalam keterangan pers usai pertemuan klarifikasi selama kurang satu jam lebih, Komarudin mengatakan, pemeriksaan terhadap Rudy dilakukan sedikit lebih lama mengingat yang bersangkutan sebagai kader senior partai.
"Dan Pak Rudy sebagai teman seperjuangan. Tapi dalam posisi ini saya harus tegas. Saya tidak pandang bulu. Anda adalah teman perjuangan saya, Anda bagian dari sejarah partai. Tapi di ruangan ini kemarin saya sampaikan kita menjatuhkan sanksi supaya kader-kader kita yang para sahabat setelah dilakukan klarifikasi dinyatakan melanggar keputusan kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ibu ketua umum Megawati Soekarnoputri seluruh kader tertib tanpa kecuali," tegasnya.
Baca juga:
Soal Pernyataan Siap Nyapres, Ganjar Pranowo Kena Tegur PDIP
Disebutnya, karena Rudy merupakan kader senior maka tentu sanksi juga harus lebih berat. "Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara," katanya seraya menyerahkan surat peringatan kepada Rudy disaksikan Sekjen Hasto.
Hasto sebelumnya menegaskan bahwa kongres partai sudah memutuskan terkait soal capres dan cawapres sepenuhnya merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Itu sebabnya terhadap kader yang melakukan gerakan di luar hasil kongres dimintai klarifikasi oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga dipanggil dan dimintai klarifikasi terkait pernyataannya kepada media bahwa dirinya siap menjadi capres. Terhadap Ganjar juga diberikan sanksi berupa peringatan lisan.
Kemudian sanksi juga diberikan kepada Dewan Kolonel yang melakukan gerakan dukung mendukung capres.
Mereka yang diberi sanksi, seperti Masinton Pasaribu, Johan Budi SP, Trimedya Panjaitan, dan Prof Hendrawan. []
