Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan agar kasus dugaan pelanggaran hukum satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang merugikan negara sekitar Rp800 miliar lebih, diusut dengan tuntas.
"Presiden Jokowi memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022.
