Jakarta - Ekonom dari Universitas Andalas (Unand) Syafruddin Karimi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengumumkan status bencana nasional atas peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi wilayah Sumatra.

‎Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis pagi, 5 Desember 2025, tercatat jumlah korban meninggal dunia di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mencapai 780 jiwa. Sementara korban hilang tembus 564 orang.

‎Syafruddin menegaskan, bencana di Sumatra ini tidak boleh menghancurkan masa depan ekonomi nasional.

‎Sebab, banyak sekali warga berduka yang bukan hanya kehilangan sanak saudara, bahkan turut terdampak dengan hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian sampai harapan hidup.

‎"Aceh, Sumut, dan Sumbar berduka. Banyak keluarga kehilangan rumah, sawah, usaha, dan harapan," kata Syafruddin dalam keterangannya dikutip Kamis, 5 Desember 2025.

‎Syafruddin menegaskan, bencana di Sumatra bukan sekadar soal air yang meluap semata. 

‎"Bencana ini menimpa ekonomi, kehidupan, dan masa depan banyak orang," tuturnya.

‎Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Prabowo harus bergerak cepat dengan mengumumkan penetapan status bencana nasional.

‎"Status bencana nasional bukan pilihan, tetapi keharusan," ujarnya.

‎Menurut dia, dengan status tersebut, maka mobilisasi sumber daya bisa semakin cepat dilakukan.

‎Dengan demikian, lanjutnya, pemulihan ekonomi bisa dilakukan secara sistematis, dan ada harapan tumbuh kembali. 

‎"Tanpa itu, bencana hari ini bukan hanya menciptakan penderitaan, bencana itu bisa menghancurkan masa depan produktif dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional," ucap Syafruddin.

‎Ia meminta Pemerintah dan semua pemangku kebijakan perlu bertindak sekarang, jangan sampai terlambat.

‎"Kita sudah membaca dengan baik bahwa daerah-daerah kini tidak berdaya," katanya.

‎"Kita tidak perlu menunggu semua mereka angkat bendera putih," ucapnya menambahkan.

‎Maka itu, ia mendesak Prabowo untuk segera mengumumkan status bencana nasional di Sumatra.

‎"Kita hanya perlu mendesak bapak Presiden Prabowo untuk segera putuskan status Bencana Nasional," ujarnya.

‎Ia berpendapat, tanpa status bencana nasional, maka segala target pertumbuhan ekonomi 8% dan lainnya, diprediksi bakal meleset.

‎"Tanpa itu target pertumbuhan ekonomi tinggi yang digagas secara nasional oleh presiden akan terancam gagal. Mari kita semua mendesak," kata Syafruddin Karimi.

‎Sementara, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kelambanan pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional terhadap apa yang terjadi di Sumatra, bisa memantik kemarahan publik.

‎Sebab, ia mencatat prioritas anggaran besar yang digelontorkan pemerintah Prabowo ialah pada program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

‎"Ini bisa menjadi awal kemarahan publik kepada Pemerintah, karena memprioritaskan MBG dan KDMP daripada membantu masyarakat yang tertimpa bencana," kata dia. []