Semarang – Pemprov Jateng menyabet Terbaik ke-2 dalam ajang JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) Award 2022. Penghargaan diperoleh karena provinsi yang dipimpin duet Ganjar Pranowo – Taj Yasin itu mampu mengoptimalkan fungsi JDIH, bukan hanya rujukan produk hukum, juga sebagai wadah belajar bagi masyarakat.
Penyerahan trophy dan piala dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly, di Jakarta, awal pekan ini.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanudin Iskandar mengatakan, peringkat tersebut mempertahankan posisi tahun lalu. Artinya, Jateng tetap diperhitungkan dalam pengelolaan JDIH tingkat nasional.
Hingga kini produk hukum yang telah terdokumentasi digital di jdih.jatengprov.go.id sebanyak 2.036 produk. Angka itu meliputi Perda sebanyak 693 produk, dan Pergub 1.343 produk.
“Kita tetap diperhitungkan karena kita mampu membina kabupaten kota untuk meraih JDIH tingkat nasional, seperti Sukoharjo dan Setda DPRD Batang, dan masih banyak lainnya,” ujar Iwan, saat ditemui di kantornya, Kamis (20/10/2022).
Dia menggaris bawahi, layanan JDIH yang dikelola Pemprov Jateng, tidak hanya sebagai rujukan produk hukum. Biro Hukum sebagai OPD pengampu, juga membuka pintu lebar bagi masyarakat yang belajar hukum.
Ini diwujudkan dengan slogan Biro Hukum Ngayemi lan Nglayani. Melalui tagline tersebut, Iwan mengajak masyarakat memahami setiap produk hukum yang telah dikeluarkan pemerintah, khususnya Pemprov Jateng.
“Saya yakinkan, JDIH bukan hanya alat untuk cari ketentuan perundangan, tetapi juga kita berikan layanan hukum kepada masyarakat. Baik dengan pencarian peraturan perundangan, penjelasan tentang ketentuan hukum. Yang tidak kalah pentingnya itu, nanti bisa konsultasi dilakukan di JDIHN,” sambungnya.
Oleh karena itu, Biro Hukum menggandeng Perguruan Tinggi, masyarakat, dan akademisi untuk belajar hukum di JDIH Jateng. Iwan mempersilakan masyarakat yang memiliki keluh kesah soal produk hukum, bisa melayangkan pertanyaan ke Kantor Biro Hukum di lantai 5 Kantor Gubernur Jateng. Atau bisa pula menjangkau aplikasi layanan LaporGub.
Menurut Iwan, layanan JDIH Provinsi Jawa Tengah nantinya juga terintegrasi dengan layanan JDIH kabupaten/kota.
“Adapula inovasi terkait pengetahuan tentang cukai ilegal. Nanti kita beri pengetahuan mahasiswa, kemudian perguruan tinggi menempatkan mereka melalui program KKN. Outputnya adalah, pemberian sosialisasi kepada masyarakat, yang tertaut dengan kepolisian, bea cukai, dan pihak terkait,” imbuhnya.
Terakhir, Iwan berharap peningkatan titel terbaik ke-2 nasional untuk JDIH Jateng, membawa manfaat pada masyarakat. Selain itu, pihaknya terus mengoptimalkan layanan digital, agar tercapai satu data hukum nasional.
Selain Pemprov Jateng, DPRD Jateng juga menyabet gelar serupa dengan titel terbaik 2 Kategori Sekretariat DPRD Provinsi. Pada JDIH Award Tahun 2022 ini, prestasi juga diraih anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah.
Penghargaan pengelolaan JDIH terbaik itu diberikan kepada tujuh kabupaten, satu Sekretariat DPRD Kabupaten, dan satu Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi Negeri. Adapun ketujuh kabupaten pengelola terbaik pada JDIH Award Tahun 2022 diraih oleh Kabupaten Sukoharjo (Terbaik 2), Wonosobo (Terbaik 3), Batang (Terbaik 4), Magelang (Terbaik 6), Blora (Terbaik 7), Pemalang (Terbaik 8), dan Semarang (Terbaik 10).
Sedangkan untuk kategori Sekretariat DPRD Kategori Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang berhasil mendapatkan penghargaan Terbaik I. Untuk Kategori Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi, Universitas Tidar Magelang sebagai Terbaik 2.
