Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk tim arsitektur perkotaan.
Menurutnya, langkah tersebut penting dan relevan untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan dan kependudukan yang semakin kompleks.
Saleh menilai, persoalan kepadatan penduduk, kemacetan, keterbatasan lapangan pekerjaan, patologi sosial, hingga berbagai problem kehidupan masyarakat perkotaan saat ini sudah sangat nyata.
Ia menyebut, akar dari persoalan tersebut tidak terlepas dari tata kota dan distribusi kekayaan alam yang sejak awal tidak dirancang secara konsisten.
“Kalau di luar negeri, pemerintahnya dengan sengaja menata kota sejak awal berdiri. Tidak serta merta jadi sempurna. Perlu waktu yang lama dengan segala perkembangan yang melintasinya,” ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu, 24 Desember 2025.
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN dapil Sumatra Utara II itu menjelaskan, kota-kota besar di dunia memiliki sejarah dan keunikan masing-masing.
Banyak di antaranya lahir melalui proses panjang, termasuk pengorbanan dan keputusan-keputusan besar yang menentukan arah pembangunan kota.
“Kalau mau sedikit rajin, silakan baca cerita kota-kota di benua Amerika, Eropa, Australia, dan negara-negara maju lainnya. Semua kota pasti memiliki sejarah dan keunikannya sendiri-sendiri. Bahkan banyak cerita menarik dan pengorbanan heroik di dalamnya,” katanya.
Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut, kota-kota di Indonesia sejatinya juga memiliki cerita dan perencanaan awal.
Namun, dalam perjalanannya, banyak pembangunan yang justru menyimpang dari skenario awal.
Akibatnya, arah pembangunan kota tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan, melainkan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pengusaha dan pemilik modal.
“Orang yang tidak mempunyai kekuasaan pasti tidak bisa melawan. Semua diselesaikan dengan cara tawar-menawar. Bahkan kadang dengan cara-cara yang tidak wajar,” tegasnya.
Saleh menduga, kondisi inilah yang ingin diperbaiki oleh Prabowo melalui pembentukan tim arsitektur perkotaan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa rencana tersebut tidak akan mudah untuk dijalankan, terutama karena sulitnya menentukan titik awal pembenahan, sementara sebagian besar kota besar sudah terlanjur padat dan penuh.
“Kalaupun mau direstrukturisasi, pasti menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Kalau itu mau dilakukan, pemerintah harus bertangan besi. Harus dimulai dengan pembentukan aturan hukum yang jelas,” ujarnya.
Ia menekankan, tanpa payung hukum yang kuat dan keberanian politik, tim arsitektur perkotaan yang dibentuk tidak akan mampu bekerja secara efektif.
Oleh karena itu, diperlukan ketegasan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan tersebut.
Selain itu, Saleh menilai keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Seluruh rencana yang telah disepakati harus dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh.
“Kalau dilaksanakan secara parsial, dikhawatirkan tidak akan berhasil sebagaimana diharapkan. Apalagi, dalam banyak kasus, pemerintah daerah justru kesulitan menyelesaikan persoalan di wilayahnya sendiri. Dalam konteks ini, arahan dan bantuan pemerintah pusat menjadi sangat penting,” pungkasnya.
