Jakarta - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempermasalahkan pengangkatan mantan anggota Tim Mawar, Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya.
Menurut Usman, Pemerintah dan DPR tidak cermat jika mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak melanggar undang-undang (UU).
"Atau bahwa mereka tidak punya masalah hukum," kata Usman melalui keterangan tertulis, Sabtu, 8 Januari 2022.
Dia menilai selama ini pemerintah dan DPR tidak pernah melaksanakan amanat UU dan tidak serius mendukung Komnas HAM menginvestigasi kasus-kasus pelanggaran HAM.
Selain itu, ujar dia, pemerintah dan DPR tidak serius mendorong Jaksa Agung Burhanuddin untuk menghadapkan para pelaku pelanggar HAM ke pengadilan HAM ad hoc.
"Sebab, dalam masalah ini, pemerintah dan DPR tidak pernah melaksanakan UU itu sendiri, tidak serius mendukung Komnas HAM untuk menginvestigasi, tidak serius mendorong Jaksa Agung menghadapkan mereka ke pengadilan HAM ad hoc sesuai UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujarnya.
Usman melanjutkan, DPR pada 2009 pernah mengeluarkan empat rekomendasi kasus penculikan aktivis yang melibatkan Mayjen Untung dan kawan-kawan. Dia menyebut, dengan tidak dipegangnya rekomendasi itu, sama saja pemerintah sengaja melupakan kejahatan.
"DPR meminta pemerintah mencari kejelasan nasib dan keberadaan mereka yang masih hilang. DPR meminta pemerintah menuntut pelakunya di pengadilan HAM ad hoc. DPR meminta pemerintah memulihkan hak korban. DPR juga meminta pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Tidak dipegangnya rekomendasi itu memperlihatkan bukan saja mereka mengidap penyakit politik `short term memory lost`, tetapi dengan sengaja melupakan kejahatan," ucapnya.
Panglima Jenderal TNI, Andika Perkasa membenarkan mutasi yang dilakukan terhadap perwira tinggi (Pati) TNI AD.
Diketahui, jabatan Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) dari Mayjen Mulyo Aji dipercayakan kepada Mayjen Untung Budiharto.
Sementara itu, Mayjen Mulyo Aji mendapat promosi menduduki pekerjaan bintang tiga sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Seskemenko Polhukam).
"Betul," kata Jenderal Andika saat dihubungi Opsi.id, Kamis, 6 Januari 2022.
Mutasi Pangdam Jaya tertulis dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/5/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
