Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengusulkan agar Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi rantai distribusi minyak goreng dari produsen hingga distributor. 

Usulan itu disampaikan Andre, mengingat kelangkaan dan ketidakstabilan minyak goreng yang ada di pasaran hingga saat ini.

"Saya mengusulkan selain untuk audit harga pokok produksi minyak goreng dengan melibatkan BPKP, saya usulkan kita meminta Kementerian Perdagangan mengaudit investigasi rantai distribusi (minyak goreng) ini dengan BPKP. Kita harus tahu di mana miss-nya ini," kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2022.

Selain itu, dia juga meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag agar melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat dalam rangka pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng curah dengan HET. 

"Bukan hanya perlu pengawalan yang ketat terkait ini, tapi juga kalau perlu bekerja sama dengan aparat hukum," ujarnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Mohamad Hekal. Menurut dia, sudah seharusnya Indonesia sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia tidak mengalami kelangkaan dan ketidakstabilan harga minyak goreng.

"Kenapa isu minyak goreng ini sangat hebat, karena kita ini produsen CPO terbesar di dunia. Seperti banyak orang bilang, tikus mati di lumbung pagi. Maka dari pada itu, kita ingin menggugah seluruh stakeholder untuk bisa saling membantu," tutur Hekal. 

"Kita tidak pernah dengar, orang di Arab Saudi mengeluh harga bensin ketinggian. Bahkan di Malaysia kita tidak pernah dengar orang mengeluh harga minyak goreng ketinggian," sambungnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga berharap kasus ini segera diusut tuntas dan pemerintah bisa melakukan tugasnya dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesusahan, mengingat minyak goreng adalah kebutuhan harian rakyat.

"Kita ini harus menyuarakan jeritan, apapun yang dirasakan rakyat kepada pemerintah. Yang kita kaget bersama itu, ada omongan kalau ada mafia (minyak goreng, red.). Ada yang meragukan nalar kita, kok dalam semalam barangnya bisa ada, yang kemarin katanya tidak ada. Tentu kita harus cari tahu apakah pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan benar, tepat, atau masih kurang," ucap Hekal.[]