Jakarta - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim menilai penanganan banjir yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan metode Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak tepat.
Menurut Lukmanul Hakim, program tersebut hanya menghambur-hamburkan uang negara.
"Nah itu buang-buang duit aja itu. Buang-buang tidak terlalu menarik juga sih," kata Lukmanul saat ditemui awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Lukmanul yang merupakan Dewan Legislatif dari Dapil 9 DKI Jakarta ini melihat, modifikasi cuaca bukan solusi jitu dalam mengatasi masalah banjir di ibu kota.
Terlebih, ujar dia, biaya untuk modifikasi cuaca yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta, membutuhkan biaya yang tidak kecil.
Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) biaya modifikasi cuaca bisa mencapai Rp300 juta untuk sekali penerbangan.
Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp31 miliar untuk pelaksanaan modifikasi cuaca sepanjang tahun 2026.
Lukmanul berpendapat, seharusnya Pemprov DKI membuat kebijakan riil untuk mengatasi persoalan banjir ini. Salah satunya dengan menata tata ruang Jakarta yang dinilainya amburadul.
"Betul, kenapa harus (OMC). Padahal itu sangat mahal. Biayanya mahal sekali," ujar dia.
Sebelumnya, Pelaksanaan OMC telah dimulai sejak pertengahan Januari dan diperpanjang hingga 27 Januari 2026.
Menurut Gubernur Pramono, dampak operasi tersebut cukup terasa terhadap kondisi cuaca di Jakarta. Sebab, OMC diklaim dilakukan secara rutin untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem di awal tahun 2026 ini.
"Kalau hari ini tadi pagi jam 07.00 pagi tidak kita naikkan OMC-nya, pasti cuacanya berbeda dengan apa yang kita rasakan pada saat ini," ujarnya.
Bahkan, Pramono tidak memungkiri OMC bisa saja dilanjutkan hingga Februari 2026, apabila cuaca ekstrem masih melanda Jakarta.
"Hasil BMKG memang sekarang ini ada kemungkinan sampai dengan tanggal 1 Februari cuacanya kurang lebih harus dilakukan OMC," kata Pramono Anung.