Jakarta - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan banjir yang melanda ibu kota dalam beberapa waktu belakangan ini bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Ia justru menyoroti rusaknya tata ruang.
"Soal banjir itu, DKI itu rusaknya karena rusaknya tata ruang," kata Lukmanul Hakim kepada wartawan saat diwawancarai di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.
Persoalan banjir yang menerus berulang di Jakarta ini, menurut dia, harus dilihat dari perspektif kesalahan tata ruang, semisal dalam pembangunan hunian bertingkat dan penerbitan izin terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dikaji kembali.
"Pemerintah DKI itu hanya menganggarkan soal banjir terlalu banyak uang, tapi penyelesaian tidak tuntas. Khususnya masalah tata ruang, AMDAL. Banyak klaster, apartemen," ucap politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Lukmanul berpendapat, pembangunan hunian bertingkat di Jakarta ini tidak diimbangi dengan pembangunan drainase yang laik. Maka itu, air meluber ke jalan sehingga menyebabkan banjir di banyak titik wilayah ibu kota tidak terelakkan.
"Itu tidak menghiraukan bagaimana saluran-saluran air. Akhirnya, yang ada di sekitar itu jadi banjir. Harusnya tata ruangnya ya harus ditata kembali," ujar dia.
Ia pun meminta kepada Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir dengan tindakan preventif atau pencegahan.
"Supaya kita menyelesaikan lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Kendati demikian, anggaran pengendalian banjir pada APBD, menurut dia, sudah efektif dan tepat sasaran.
Lukmanul kembali menggarisbawahi persoalan sengkarut tata ruang di Jakarta menjadi musabab terjadinya banjir.
"Kalau menurut saya sih efektif-efektif saja sih ya. Cuma persoalan hari ini setiap tahun dan setiap periodenya itu kan persoalan banjir dan macet kan. Karena ruwetnya tata ruang dan AMDAL sehingga persoalan banjir dan tata ruang, kemacetan belum diselesaikan di Jakarta," ucap Lukman Hakim.
Lukmanul Hakim berpesan kepada dinas terkait di bawah Pemprov DKI Jakarta untuk memberesi persoalan tata ruang dan AMDAL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Menurut saya sih soal dinas teknis itu ya. Yang harus dibenahi adalah keseluruhan tata ruang dan AMDAL-nya dan bukan hanya di saluran dan kali yang besar," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan strategi penanggulangan banjir dengan cara operasi modifikasi cuaca, pengerukan kali/sungai menggunakan ekskavator, serta berkoordinasi penuh dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. []
