Jakarta – Pemerintah Indonesia menghadapi tekanan berat dari kebijakan tarif ekspor Amerika Serikat yang semakin tinggi di bawah Presiden Donald Trump.
Sejumlah produk asal Indonesia kini dikenakan tarif hingga 47 persen, membuat posisi Indonesia dalam perdagangan global menjadi kurang kompetitif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa tambahan tarif dari AS menjadi tantangan baru, terutama bagi sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.
“Tarif di sektor ini bisa mencapai 10 sampai 37 persen, lalu ditambah lagi 10 persen dari kebijakan baru Trump. Maka bisa dibayangkan, totalnya bisa tembus 47 persen,” kata Airlangga dalam keterangan pers daring dari Washington DC, Jumat, 18 April 2025.
Kebijakan itu memang sempat ditangguhkan selama 90 hari. Namun, tarif dasar sebesar 10 persen tetap diberlakukan untuk seluruh negara, tanpa kecuali.
Dalam konteks ini, Indonesia justru terkena dampak lebih besar dibanding beberapa negara Asia lainnya.
Situasi ini juga menimbulkan dilema baru bagi eksportir nasional. Para pembeli dari AS enggan menanggung seluruh tambahan tarif, dan justru menuntut agar produsen Indonesia ikut menanggung beban biaya itu.
“Biaya ekspor kita jadi lebih tinggi. Pembeli di AS meminta pembagian beban tarif, jadi tidak mereka sendiri yang menanggung,” ujar Airlangga, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
Untuk mengatasi tekanan tersebut, pemerintah Indonesia bergerak cepat melakukan lobi diplomatik.
Sejumlah menteri yang mendampingi Airlangga kini tengah berada di Washington DC untuk menemui tiga kementerian penting di AS.
Dalam pertemuan itu, Indonesia mengajukan beberapa usulan sebagai bagian dari strategi negosiasi. Di antaranya, komitmen untuk meningkatkan impor dari AS, khususnya sektor migas dan pangan, serta pelonggaran regulasi untuk masuknya produk-produk asal Amerika ke pasar Indonesia.
Airlangga berharap negosiasi ini membuahkan hasil konkret dalam waktu dekat. Ia menyebut 60 hari ke depan sebagai masa penting untuk menyusun format kesepakatan dagang antara kedua negara.
“Kami harap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian dagang yang saling menguntungkan,” tegasnya.
Pemerintah menekankan bahwa tujuan utama dari lobi ini adalah kesetaraan perlakuan tarif. Indonesia tidak meminta keistimewaan, hanya ingin diperlakukan setara dengan negara-negara pesaing lainnya di Asia.[]
