Jakarta -Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa distribusi solar bersubsidi masih sangat rentan diselewengkan untuk kebutuhan industri. Untuk itu, pemerintah didesak melakukan pengawasan secara ketat. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi berpandangan, banyak oknum ingin menyelewengkan solar subsidi, karena ada disparitas harga yang mencolok antara solar subsidi dan solar industri.

Demikian disampaikan Bambang pada rapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, di Kompleks Parlemen, Kamis, 23 Juni 2022. 

Bambang mengatakan, selalu ada potensi penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri yang tidak berhak menerimanya. 

Dia menegaskan, hal ini sangat merugikan dan membebani APBN. Oleh sebab itu, ia berharap jangan sampai rakyat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan.

"Pemerintah harus memikirkan masyarakat terutama daya beli masyarakat yang menurun. Untuk itu, subsidi harus diberikan kepada rakyat. Namun, kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, karena ada disparitas harga antara solar subsidi dan solar industri," kata Bambang.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU. Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugasnya bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar. 

Menurutnya, ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU sekaligus melihat pelat kendaraan yang masuk.

"Transaksi pembelian dicatat, lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik. Ini menjadi hal penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," ucap Bambang. 

Seperti diketahui, program digitalisasi SPBU juga bisa memantau ketersediaan BBM bersubsidi yang beredar di tengah masyarakat.[]