Jakarta - Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presidium PNPK, Adhie Masardi mengatakan bahwa laporan yang mereka disampaikan ke KPK perihal sejumlah kasus dugaan korupsi.

PNPK menyerahkan dokumen hasil penelitian terkait korupsi yang diklaim melibatkan Ahok saat menjabat Wagub dan Gubernur DKI Jakarta.

"Sebagian dari kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya," kata Adhie kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Januari 2022.

Dia menuturkan, setidaknya ada tujuh kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok, mulai dari RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran.

"Ini dokumen-dokumen yang kami berikan itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang sudah dimiliki KPK," ujarnya.

Menurutnya, KPK sudah lebih mudah melakukan pemeriksaan. Musababnya, berkas dugaan korupsi Ahok sudah menumpuk di lembaga itu.

"Kalau kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini (KPK), paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tuh tinggal mengeluarkan dari freezer kemudian di taruh microwave 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi, sudah siap saji," tuturnya.

Oleh sebab itu, dia berharap lembaga antirasuah yang dipimpin oleh Firli Bahuri ini segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan.

Pasalnya, lanjut dia, kasus-kasus tersebut selama ini didiamkan oleh pimpinan KPK sebelumnya.

"Kami berharap KPK pimpinan pak Firli ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi. Kami percaya kepada KPK pimpinan Pak Firli ini," ucap Adhie Masardi.

Hingga berita ini diterbitkan, Opsi.id sudah mencoba mengkonfirmasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri terkait pelaporan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Ali Fikri belum memberikan keterangan.[]