Jakarta - Pasca aksi unjuk rasa 25 Agustus dan 28 Agustus 2025 di Jakarta, yang kemudian merenggut nyawa seorang driver ojol, kian meluas ke sejumlah daerah.
Sejumlah pimpinan gereja di Tanah Air merespons peristiwa yang cukup meresahkan situasi nasional tersebut.
Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dalam pernyataan sikapnya pada Jumat, 29 Agustus 2025 menyampaikan keprihatinan melihat perkembangan situasi kebangsaan saat ini.
Ketua Umum GPIB Pdt Drs. Paulus Kariso Rumambi menyebut, gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah, hingga menelan korban jiwa, merupakan ungkapan kekecewaan rakyat terhadap kondisi bangsa yang berat.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, turunnya penghasilan masyarakat, dan semakin sulitnya lapangan pekerjaan telah menambah beban hidup rakyat kecil.
Di tengah situasi tersebut, kebijakan yang diputuskan oleh para pemimpin politik, termasuk DPR, justru menimbulkan kesan kurangnya kepekaan terhadap situasi dan penderitaan rakyat.
Hal ini memperdalam jurang antara aspirasi rakyat dan sikap elit politik.
"Gereja memandang bahwa suara rakyat melalui demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihargai dan ditanggapi dengan bijaksana, bukan dengan tindakan yang menimbulkan korban dan memperlebar luka sosial. Sebagai gereja yang hadir di tengah dinamika kebangsaan, kami menyatakan bahwa tugas gereja adalah menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah masyarakat, serta mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan rendah hati, adil, dan berpihak pada kehidupan bersama," katanya.
Majelis Sinode GPIB menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi. "Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan," ujarnya.
GPIB mengajak pemerintah dan DPR RI untuk lebih mendengar suara rakyat dan menunjukkan kepekaan moral dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga kebijakan publik benar-benar menjadi sarana meringankan beban rakyat, bukan menambah kesulitan.
GPIB mendorong aparat keamanan untuk menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat, serta menangani aspirasi rakyat dengan cara yang humanis, dialogis, dan berorientasi pada kasih dan perdamaian.
Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP yang merupakan gereja terbesar di Tanah Air turut menyampaikan pernyataan resmi atas situasi terkini.
Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan dalam surat pastoral yang dikeluarkan pada Jumat, 29 Agustus 2025, menyatakan keprihatinan atas situasi bangsa saat ini, terutama meluasnya aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
"Kita merasakan duka yang dalam atas korban jiwa dan terluka dalam aksi-aksi tersebut. Setiap nyawa adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai. Oleh karena itu mari kita jaga kehidupan dan harkat kemanusiaan sesama saudara," kata Ephorus dilansir Sabtu, 30 Agustus 2025.
Lebih jauh ephorus mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara. Namun, hak mesti dijalankan dengan cara-cara damai, tertib dan penuh martabat, tanpa kekerasan, provokasi atau ujaran kebencian.
"Kita berdoa kiranya pemerintah dan segenap penanggung jawab negara dianugerahi Tuhan hikmat, kearifan, kerendahan, dan keberanian moral untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat," tandas Ephorus HKBP. []
