Depok – Pemerintah terus melakukan sejumlah cara untuk terus meningkatkan pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak ada lagi kejadian yang tak diinginkan terjadi. Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan pengecekan langsung ke setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Pemerintah menggelar sosialisasi ini sekitar pukul 09.00 WIB di Graha Harmas Brataseni, Depok pada Rabu, (11/2). Acara sosialisasi program MBG ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji bersama ratusan peserta yang merupakan masyarakat setempat.
Dalam kesempatannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji menyampaikan krusialnya program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional yang sudah diluncurkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 tahun lalu..
“Program MBG dibentuk dengan bertujuan dalam menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai upaya menekan angka malnutrisi dan stunting di Indonesia,” ucap Nuroji.
Meski begitu, Nuroji juga menyampaikan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan yang memang harus diatasi bersama. Pelaksanaan MBG dinilai memiliki banyak kelemahan tata kelola dari hulu hingga hilir, termasuk pengawasan yang lemah terhadap penyedia makanan, standar keamanan pangan yang kurang konsisten, dan kesiapan infrastruktur dapur MBG yang belum maksimal.
“Penguatan tata kelola dan regulasi mendorong penyusunan SOP nasional yang mengikat untuk dapur MBG, dengan menetapkan standar baku keamanan pangan dan gizi yang seragam di seluruh daerah dan memperkuat peran BGN sebagai koordinator utama lintas kementerian dan daerah,” jelas Nuroji.
Pengawasan dan audit secara rutin akan dilakukan di dapur SPPG oleh BGN, Dinas Kesehatan, dan BPOM. Bila ada temuan akan diberikan sanksi tegas yang bisa berupa penutupan sementara bagi dapur yang melanggar standar, serta adanya perlibatan masyarakat dan orang tua sebagai pengawas sosial.
Pemerintah akan melakukan transparansi dan akuntabilitas publikasi menjadi lebih terbuka terhadap mitra penyedia program MBG dan laporan kinerja dengan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsive. Dengan pelibatan DPR RI dalam fungsi pengawasan dan evaluasi berkala, program MBG diharapkan berjalan lebih baik. []
