Jakarta – Indonesia terus mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut pada 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa deflasi bulan September 2024 mencapai 0,12 persen, menandakan adanya tekanan besar terhadap perekonomian nasional.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, melihat kondisi ini sebagai situasi yang tak biasa dan mengindikasikan adanya masalah mendalam dalam ekonomi Indonesia.
"Situasi ini tidak lazim, sekaligus menandakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan yang tidak biasa," kata Anis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Anis menjelaskan bahwa tren deflasi dimulai sejak Mei 2024 dengan penurunan 0,03 persen, terus berlanjut hingga September 2024.
“Deflasi berturut-turut ini menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat yang signifikan. Fenomena ini dipicu oleh turunnya jumlah kelas menengah serta gelombang PHK di sektor industri manufaktur yang menyebabkan banyak orang menahan konsumsinya,” ujarnya.
Tekanan pada Sisi Permintaan dan Penawaran
Anis menggarisbawahi bahwa fenomena deflasi ini perlu dianalisis dari dua sudut pandang: sisi permintaan dan sisi penawaran.
“Penurunan daya beli konsumen (consumer demand) menjadi salah satu faktor utama. Pertumbuhan kredit UMKM yang hanya sebesar 5,68 persen sangat lambat dibandingkan dengan kredit usaha besar yang tumbuh 15,89 persen,” jelasnya.
PMI Indonesia di Zona Merah
Selain itu, dari sisi dunia usaha, indikator seperti Purchase Managers` Index (PMI) telah menunjukkan penurunan sejak April 2024 dan bahkan memasuki zona kontraksi di bawah angka 50.
"PMI Indonesia berada di zona merah selama tiga bulan terakhir, yang menunjukkan bahwa bisnis di sektor produksi barang sedang mengalami tekanan berat," katanya.
Langkah Konkret untuk Mengatasi Tekanan Ekonomi
Melihat kondisi ini, Anis mendesak pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk mempertimbangkan kembali kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 dan menurunkan suku bunga acuan.
"Kenaikan PPN akan memperburuk daya beli masyarakat yang sudah rendah, sehingga harus ditinjau ulang," tegasnya.[]
