Pilihan Senin, 10 Oktober 2022 | 14:10

Ketua DPP PDIP Ungkap Sejarah Kewaskitaan Megawati dalam Menentukan Pemimpin

Lihat Foto Ketua DPP PDIP Ungkap Sejarah Kewaskitaan Megawati dalam Menentukan Pemimpin Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. (Foto:Opsi-Fernandho/tangkapan layar)

Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri telah teruji dalam sejarah melahirkan banyak pemimpin di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan pemimpin tingkat nasional.

Said mengungkapkan, sejarah telah membentuk kewaskitaan Megawati dalam menentukan pemimpin di semua tingkatan pemerintahan jelang Pilpres 2024.

Ia menuturkan, Megawati sangat banyak mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan sosok calon pemimpin.

"Beberapa prinsip teguh yang senantiasa beliau pegang semisal, pemimpin harus setia dan berpegang teguh pada negara kesatuan, Pancasila, konstitusi, dan memahami betul kebinekaan kita sebagai fondasi berpikir dan bertindaknya," kata Said mengutip keterangannya, Senin, 10 Oktober 2022.

Sebagai sosok yang ditempa oleh sejarah penting, Megawati memandang bahwa aspek elektabilitas sebagai salah satu pertimbangan.

Selain itu, aspek lain yang kalah penting adalah rekam jejak integritas dan kapabilitasnya selama ini.

Oleh sebab itu, Said menegaskan bahwa PDI Perjuangan melihat sosok pemimpin secara lengkap.

Dia menjelaskan, calon pemimpin tidak berdiri di ruang kosong. Sebab, lanjutnya, rekam jejak amat penting agar PDI Perjuangan tidak menyuguhkan kucing dalam karung kepada rakyat.

"Sebab dalam demokrasi seperti yang kita jalani saat ini, citra dan pesona mudah sekali dibentuk oleh penjual jasa kemasan pembentuk citra publik," ujarnya.

"Framing penipuan seperti ini yang sangat kita hindari. Bagi PDI Perjuangan, kepemimpinan otentik tidak dibentuk oleh industri jasa pencitraan, tetapi melalui pergulatan panjangnya sebagai bagian pergulatan bangsa ini, sepak terangnya diakui oleh rakyat," sambungnya.

Sebagaimana mandat Kongres V, PDIP memutuskan untuk mengembalikan jalan politik pembangunan jangka panjang yang ditetapkan oleh dua kamar parlemen, yang artinya ditetapkan oleh MPR.

Menurutnya, hal ini untuk memastikan pemerintahan lima tahunan patuh dan tunduk pada arah pembangunan jangka panjang.

Lebih lanjut, kata dia, langkah ini untuk memastikan keberlangsungan pembangunan agar berkesinambungan di antara periode pemerintahan lima tahunan.

"Pilihan ini sekaligus memudahkan mengevaluasi terhadap jalannya pembangunan lima tahunan yang dijalankan oleh pemerintahan terpilih. Atas pertimbangan pertimbangan strategis seperti ini, Ibu Ketua Umum berhati-hati memilih calon presiden," ucap Said.

Dia menegaskan, kuatnya akar sosial dan kematangan spiritualitas, hiruk pikuk pilpres yang disertai manuver berbagai sebagian elite politik dalam dukung mendukung kandidat tidak membuat Megawati gusar, apalagi panik.

Ketua Banggar DPR RI ini mengatakan PDIP tegak lurus terhadap perintah Ketum Megawati Soekarnoputri.

"Pada waktunya, setelah laku batin dan berbagai perhitungan beliau selesai, pada akhirnya beliau selaku mandataris Kongres Partai yang diberikan kewenangan prerogatif akan memutuskan siapa calon presiden dari PDI Perjuangan," kata dia.

"Namun yang jelas dalam waktu dekat, sebab perintah beliau konsentrasi tenaga dan pikiran PDI Perjuangan membantu pemerintah menyelesaikan masalah masalah di atas," lanjutnya menambahkan.

Dia meyakini gotong royong sebagai fondasi penting kehidupan kebangsaan. Secara regulasi PDIP dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri, namun partainya memandang penting untuk bergotong-royong memilih mitra koalisi.

Pertimbangan mitra koalisi juga harus sebangun, dan simetris dengan garis dan perjuangan ideologis PDI Perjuangan.

Semisal, PDI Perjuangan tentu saja tidak akan berjalan beriring dengan kekuatan yang mengedepankan politik identitas, membawa-bawa suku, agama dan ras untuk memenangkan pemilihan, katanya.

"PDI Perjuangan tidak akan bergandengan dengan kekuatan yang mencemari masjid dan tempat tempat ibadah untuk nafsu kekuasaan. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan perlu memastikan mitra koalisinya firm menyangkut hak hal seperti ini," ucap Said Abdullah.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya