Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati mengkritisi niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM baik Pertalite atau Solar, setelah sebelumnya Pertalite dinyatakan sebagai barang subsidi.
"Ke depan tren harga minyak dunia kemungkinan turun, bahkan dalam RAPBN 2023, pemerintah mengusulkan ICP 90 US dolar," kata Anis di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Anggota Komisi XI DPR RI ini berpandangan, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar akan berimbas kepada kenaikan harga barang, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.
Dia menegaskan, perlu diperhatikan pula terkait inflasi dibanyak negara yang sudah berdampak pada Indonesia. Inflasi tahunan sudah hampir menembus 5 persen dan inflasi makanan telah mencapai angka 10,32 persen.
"Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari ke depan, maka bisa dipastikan angka inflasi akan kembali naik yang efeknya sangat memberatkan bagi rakyat," ujarnya.
Anis menjelaskan bahwa mulai normalnya kehidupan masyarakat sesudah aktivitas ekonomi membaik.
"Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan menghantam kembali daya beli dan konsumsi masyarakat, berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berjalan, bahkan pertumbuhan ekonomi akan kembali melambat hingga naiknya kembali angka kemiskinan," tuturnya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga menyebut rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut juga memberikan efek yang besar bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM, dan usaha kecil informal yang sering kali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial pemerintah.
"Selama ini, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahanya. Efek domino kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin kolaps, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat," kata dia.
Menurutnya dengan mempertimbangkan berbagai situasi, maka sebaiknya kebijakan BBM bersubsidi diprioritaskan untuk kalangan tertentu saja seperti angkutan umum atau motor roda dua ber-cc rendah.
Apalagi, lanjutnya, pemerintah menyebut ekonomi sedang sulit dan gelap. Selain itu, kata Anis, bisa dengan mengurangi budget anggaran lain hingga menghentikan beberapa program yang kurang berdampak secara ekonomi.
"Pemerintah jangan mencari jalan pintas dalam menghadapi tingginya harga energi, padahal subsidi adalah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat banyak," ucap Anis Byarwati.[]
