Jakarta - Situasi politik dan sosial di berbagai wilayah Indonesia memanas. Ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dan terlibat bentrokan dengan aparat. Kericuhan ini menimbulkan korban jiwa.
Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, menyebut rakyat marah dan kecewa terhadap kebijakan pemerintah serta keputusan DPR yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.
“Gaya hidup hedon pejabat, pernyataan yang menyakiti rakyat, tunjangan fantastis DPR, kenaikan pajak yang membebani, sementara koruptor dan mafia dibiarkan bahkan dilindungi, itulah akar kemarahan rakyat,” ujar Prima.
PP GMKI menilai pemerintah lalai menjalankan amanah konstitusi. Alih-alih menghadirkan keadilan sosial, kebijakan justru memicu keresahan, mulai dari kenaikan pajak di tengah daya beli masyarakat yang melemah hingga meningkatnya tunjangan DPR yang tidak mencerminkan rasa keadilan.
Prima menambahkan, praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum kian memperburuk keadaan.
“Rakyat sudah marah karena negara tidak adil. Rakyat dipukul, dilindas, banyak yang terluka bahkan meninggal akibat tindakan represif aparat,” tegasnya.
Dalam sikap resminya, PP GMKI mendesak Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk mengendalikan keamanan serta bertanggung jawab penuh atas kerusuhan yang meluas.
“Periksa dan usut tuntas aparat penegak hukum, serta ganti pejabat yang lalai menjalankan tugas,” kata Prima.
PP GMKI juga menuntut kasus kematian Affan diusut secara transparan oleh kepolisian. “Tidak boleh ada yang ditutupi. Polri harus terbuka kepada publik terkait meninggalnya Affan saat demonstrasi,” ujarnya.
Sebagai penutup, Prima menegaskan aksi massa ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan DPR bahwa kekuasaan sejati berada di tangan rakyat.[]
