Jakarta - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan bahwa instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada kader kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam retret merupakan respons atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Basarah menegaskan bahwa penahanan Hasto bukan hanya sekadar persoalan hukum, melainkan juga mengandung nuansa politik. Menurutnya, penahanan seorang sekjen partai yang menjadi representasi wajah partai adalah masalah serius.
"Penahanan Sekjen partai (Hasto) tentu menjadi masalah serius bagi kami. Kami melihat ini bukan hanya sebagai peristiwa hukum, tapi juga peristiwa politik," ujar Basarah dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Selasa malam, 25 Februari 2025.
Basarah juga mengakui bahwa partainya belum mendapatkan informasi lengkap terkait agenda retret dan penahanan Hasto.
Di saat yang sama, Megawati telah memerintahkan para kepala daerah untuk fokus bekerja dan menunaikan janji-janji mereka kepada masyarakat.
Basarah menekankan bahwa kepala daerah merupakan salah satu dari tiga pilar PDIP, selain anggota legislatif dan struktur partai.
Oleh karena itu, partai membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi sambil menunggu informasi yang lebih jelas.
"Ketika partai menghadapi masalah seperti ini, kami meminta para kepala daerah untuk memberi waktu bagi partai untuk melakukan konsolidasi," jelasnya.
Namun, Basarah menyebutkan bahwa Megawati memberikan kelonggaran bagi kepala daerah yang sudah terlanjur mengikuti retret untuk melanjutkan keikutsertaannya.
Sementara itu, bagi yang belum berangkat, mereka diminta kembali ke daerah masing-masing dan dapat mengikuti retret pada gelombang kedua.
Selain itu, kepala daerah juga diperbolehkan mengirim perwakilan, seperti Sekretaris Daerah, jika tidak bisa hadir secara langsung.
"Seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, retret akan dilaksanakan dalam dua angkatan. Jadi, bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret, mereka bisa bergabung di angkatan kedua," kata Basarah.
Instruksi Megawati untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dalam retret ini muncul bersamaan dengan penahanan Hasto Kristiyanto.
Meski demikian, beberapa kepala daerah dari PDIP, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, diketahui tetap hadir di lokasi retret.[]
