Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino memimpin rapat gabungan (Rapimgab) bersama jajaran eksekutif untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis.

‎Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjelaskan, Ranperda dimaksud ialah tentang "Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan" serta Ranperda tentang "Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)".

‎Wibi berpendapat, kedua regulasi itu memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Maka itu, perlu pembahasan secara cermat sebelum masuk agenda rapat paripurna‎

‎“Dua ini sangat amat penting, sehingga ada beberapa poin yang hasil dari fasilitasi dari Kemendagri yang kita bahas,” kata Wibi dikutip dari situs resmi DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 6 Januari 2026.

‎Wibi menegaskan, di luar catatan Kemendagri, DPRD DKI Jakarta juga memberi perhatian khusus pada aspek pelayanan administrasi kependudukan.

‎"Jangan sampai perubahan nama atau batas wilayah menimbulkan kendala bagi masyarakat. Ketika ada perubahan nama kelurahan, kecamatan yang nantinya akan berlangsung, tidak ada masalah kendala dokumentasi oleh masyarakat,” tutur Wibi.

‎Selain itu, pimpinan DPRD DKI Jakarta juga mendorong pengelolaan aset daerah agar lebih tertib dan akuntabel. 

Wibi menekankan, aset yang telah dibeli oleh pemerintah harus dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal.

‎“Kita ingin aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ini dikeluarkan dengan baik. Jangan sampai sudah dibeli tapi tidak dirawat,” kata Wibi.

‎Ia berharap, Rapimgab hari ini menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih matang. 

‎"Sekaligus memastikan implementasi Ranperda mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola aset," kata Wibi Andrino.