Ungaran – Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Kepegawaian Pengembangan SDM (BKPSDM), menyediakan anggaran Rp1,1 miliar, untuk mengembangkan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2022.
Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang Wenny Maya Kartika menjelaskan, kegiatan orientasi PPPK tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
“Kompetensi PPPK yang tinggi diperlukan sejalan dengan tuntutan perkembangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum. Kegiatan berdasarkan kurikulum LAN ini yang pertama di Jawa Tengah,” terangnya, usai mewakili Bupati Semarang membuka acara sosialisasi jaminan sosial bagi PPPK di Aula PP PAUD-Dikmas Jawa Tengah, Kamis 7 Juli 2022 siang.
Menurutnya, sosialisasi merupakan upaya Pemkab Semarang untuk mewujudkan pemenuhan hak PPPK.
“Jaminan kecelakaan kerja dan kematian telah diberikan oleh Pemkab Semarang. Sedangkan tabungan hari tua dan jaminan pensiun yang ditawarkan PT Taspen bersifat opsional, karena belum ada regulasinya,” katanya.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Wenny, kegiatan orientasi untuk 1.505 orang PPPK sepadan dengan pelatihan dasar atau prajabatan bagi CPNS. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tentang manajemen PPPK. Pelaksanaannya, direncanakan pada September, selama 24 jam pelajaran.
“Tujuannya, agar para PPPK dapat bekerja maksimal di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Wenny menyampaikan, materi berupa pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang dilaksanakan oleh LAN dengan sistem belajar mandiri, menggunakan pola massive online open course (MOOC). Selain itu, ada pengenalan nilai dan etika di instansi Pemerintah.
Ditambahkan, PPPK Kabupaten Semarang pengangkatan 2021 dan 2022, tersebar di berbagai instansi. Di antaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kominfo. Mereka terdiri dari 1.378 orang tenaga guru, 45 orang tenaga kesehatan dan 82 orang tenaga teknis lainnya.
“Pelaksanaan orientasi dilakukan serentak untuk seluruh PPPK secara hybrid, menggunakan kurikulum LAN. Sehingga, tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan di masing-masing unit kerja,” tegasnya. []
