Pematangsiantar - Politisi Partai Demokrat Pematangsiantar, Metro Hutagaol mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar agar bekerja profesional.
Para pejabat dimaksud tidak justru `berpolitik praktis` demi kepentingan jabatan di masa Pemerintahan Wali Kota Wesly Silalahi dan wakilnya, Herlina.
Hal itu disampaikan Metro dalam keterangan yang diterima pada Rabu, 30 April 2025 kemarin.
"Kami mengingatkan pimpinan OPD untuk bekerja profesional dalam menjalankan tupoksi dan tidak terlibat politik praktis demi kepentingan jabatan ataupun lainnya," kata Metro dilansir Opsi.id.
Dalam keterangan awal, Metro yang juga tim inti pemenangan Wesly-Herlina dalam Pilkada 2024 lalu, secara tegas menyebut bahwa Wali Kota Wesly Silalahi dan Wakil Wali Kota Herlina sejauh ini tetap solid dan harmonis sejak dilantik 20 Februari 2025.
Pasangan pemenang Pilkada 2024 tersebut kata dia, terus menjalankan tugas sesuai porsi yang mereka miliki sebagai pimpinan daerah di Kota Pematangsiantar.
Terkait adanya informasi ketidakharmonisan yang terhampar di ruang publik, menurut dia itu adalah hoaks.
Seturut dengan itu, Metro meminta semua pihak yang ada di Kota Pematangsiantar untuk menjaga kondusifitas, diantaranya dengan tidak melontarkan hoaks ketidakharmonisan walkot dan wakilnya.
BACA JUGA: Sebotol Tuak yang Bikin Kapolres Marah di Hari Jadi Kota Siantar
"Teman-teman, mari bersama-sama menjaga kota kita. Stop membangun isu yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab, apalagi membangun isu tentang ketidakharmonisan pimpinan daerah," ujar Metro, yang juga anggota DPRD Pematangsiantar tersebut.
Disebutnya, hoaks ketidakharmonisan yang diduga dibangun kelompok tertentu tersebut, akan sangat mengganggu kota ini dalam pelaksanaan pembangunan.
Ada motif tersembunyi yang coba dimainkan kelompok tertentu agar Wali Kota Wesly Silalahi dan Wakil Wali Kota Herlina, pecah atau tidak sejalan.
Meski tidak menyebut siapa kelompok dimaksud secara gamblang, Metro mengingatkan bahwa isu miring itu jika diteruskan apalagi direproduksi di ruang publik, akan sangat merugikan masyarakat Kota Pematangsiantar secara umum.
"Saya sampaikan itu hoaks dan akan merugikan kita bersama dalam proses pembangunan kota kita," katanya.
Dia menyebut, pihaknya sangat berkepentingan meluruskan isu miring tersebut, sebagai bagian dari tugas konstitusi dan perjuangan.
Hal itu juga penting untuk disuarakan demi membantu pimpinan daerah bisa bekerja maksimal. []
