Pematangsiantar - Ketua DPC Partai Gerindra Pematangsiantar Gusmiyadi menilai bijaksana sikap Wali Kota Wesly Silalahi, yang tidak terburu-buru melakukan perombakan pejabat OPD di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
Hal itu disampaikan Gusmiyadi yang juga anggota DPRD Sumut tersebut dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 23 April 2025.
"Transisi kepemimpinan di Kota Pematangsiantar berjalan dengan sangat baik," kata politisi yang juga akrab disapa Goben.
"Sebagaimana yang kita tau, jika dibandingkan dengan banyaknya daerah-daerah lain yang mulai berjibaku konflik tentang perombakan komposisi OPD yang akhirnya mengganggu soliditas pemerintahan. Siantar relatif kondusif," tukasnya.
Dikatakannya, situasi kondusif diperlukan untuk membangun sebuah kawasan. Konsolidasi semua stakeholder menjadi syarat agar visi dan misi pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Untuk itu menurut dia, tentu dibutuhkan kebijaksanaan kepala daerah.
"Dalam penilaian Gerindra, Wesly Silalahi cukup bijaksana pada fase awal ini," tuturnya.
Sejak awal pihaknya kata Gusmiyadi, memang berharap bahwa kebijakan atas proses staffing sudah seharusnya dibangun berdasarkan mekanisme objektif, jangan serampangan apalagi karena faktor-faktor pragmatis.
"Inilah yang jika kami lihat secara historis selalu menjadi persoalan pada kepala daerah kita beberapa periode sebelumnya," ungkapnya.
Namun demikian dalam penilaian pihaknya, seiring perjalanan waktu, kepala daerah mulailah penting untuk terus melakukan evaluasi atas kinerja-kinerja para punggawa OPD yang ada saat ini.
BACA JUGA: PD Pasar Horas Jaya `Sedot` Rp 14 M dari APBD Siantar, Siapa yang Menikmati?
Apalagi Pansus LKPJ 2024 di DPRD Pematangsiantar mulai berjalan, rekam jejak kinerja mulai terlihat dengan sangat jelas.
"Kami menilai ini merupakan saat yang tepat untuk mengamati pasukan dan menjadi bahan evaluasi kedepannya," tandasnya.
Catatan media ini, sejak dilantik 20 Februari 2025 lalu di Jakarta, Wali Kota Wesly Silalahi dan wakilnya, Herlina belum melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
Wesly baru menempatkan seorang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menyusul pejabat sebelumnya Pardomuan Nasution bermasalah di era Wali Kota Susanti Dewayani.
Pardomuan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 18 Maret 2025.
Pencopotan Pardomuan buntut dari pemeriksaan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi A Sitanggang terkait anggaran dan belanja Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dinsos P3A tahun 2023 dan 2024, bansos PKH dan BPNT. []
