Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyayangkan aksi pamer motor gede dan kendaraan mewah dengan pelat palsu yang digunakan oleh oknum maupun keluarga pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Selain itu, Anis juga menyinggung aksi kekerasan yang dilakukan keluarga pejabat DJP yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka.
"Sayang sekali keluarga atau pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan ada langkah tegas dari Bu Menteri sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak," kata Anis di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 27 Februari 2023.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan bahwa seorang pejabat publik harus tahu etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat.
"Tak pantas seorang pejabat petantang-petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai keluarga pejabat ini bertindak semena-mena kepada masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu apakah berjalan secara baik atau tidak.
"Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian `kan mobil mewah pelat palsu, jadi perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN," tuturnya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini secara tegas menyinggung integritas pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir selalu turun.
Kata dia, hal ini menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu dievaluasi secara serius.
"Masyarakat pun akhirnya mempertanyakan integritas dan kinerja DJP khususnya dilihat dari rasio pajak yang selalu turun 10 tahun terakhir tidak menunjukkan prestasi, sedangkan kita tahu betul remunerasi beliau-beliau ini termasuk yang tertinggi," katanya.
Dia menegaskan bahwa masyarakat akan semakin sulit percaya dalam membayar pajak karena tidak sedikit kasus negatif yang terjadi di lingkungan pegawai pajak.
"Sebelum terjadinya kejadian yang viral belakangan ini, masyarakat pun masih banyak yang mempertanyakan integritas aparatur pajak. Karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pegawai pajak," ujarnya.
"Seharusnya Kemenkeu melakukan pengawasan ketat kepada seluruh anggotanya secara tegas," ucap Anis menambahkan.[]
