Jakarta – Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memenuhi ekspektasi publik setelah satu tahun menjabat.
Dalam survei nasional yang dilakukan lembaga itu, kabinet Prabowo-Gibran hanya memperoleh skor 3 dari 10.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar, menjelaskan penurunan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.
“Pak Prabowo Subianto mendapat skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10. Selama setahun terakhir, banyak kebijakan belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Askar dalam paparan rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Minggu, 19 Oktober 2025.
Survei Celios melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi. Hasilnya menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk di-reshuffle.
Nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon masuk dalam daftar tersebut.
Menurut Celios, Bahlil gagal menjaga stabilitas sektor energi dan sering menimbulkan kebingungan publik lewat kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan daerah.
Di sisi lain, Dadan Hindayana disorot karena munculnya kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Celios mencatat 64 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sementara 71 persen menganggap standar gizi dan pengawasan kualitas makanan lemah.
“Program MBG bisa jadi warisan besar pemerintahan Prabowo, tetapi eksekusinya amburadul,” kata Askar.
Peneliti hukum Celios, Muhammad Saleh, menambahkan sebagian besar publik menilai program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata.
Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen lebih buruk, dan hanya 28 persen merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Sektor penegakan hukum juga menjadi sorotan tajam. Sebanyak 75 persen responden menilai penegakan hukum masih buruk, sementara 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.
Persepsi negatif juga muncul terhadap kepolisian dan TNI yang masing-masing hanya memperoleh nilai 2 dan 3 dari 10.
Di bidang ekonomi, mayoritas masyarakat menilai kebijakan fiskal pemerintah menambah beban hidup.
Sebanyak 84 persen responden merasa terbebani oleh pungutan dan pajak baru, dan 53 persen menilai subsidi pemerintah belum efektif menekan biaya hidup.
Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, memperingatkan rendahnya kepuasan publik dapat berdampak langsung pada stabilitas politik dan efektivitas program pemerintah.
“Kalau reshuffle tidak dilakukan, dua hal yang terancam adalah efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Selain kinerja, survei Celios juga mencatat penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran. Sebanyak 36 persen responden menyatakan tidak akan memilih pasangan ini jika pemilu digelar hari ini.
Lembaga tersebut menilai reshuffle kabinet menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik.
Askar menegaskan hasil survei Celios bukan bentuk perlawanan, melainkan peringatan publik agar pemerintahan segera melakukan perbaikan.
“Presiden di negara mana pun tidak kebal kritik. Ini bentuk tanggung jawab masyarakat agar pemerintah memperbaiki diri,” tutupnya.[]
