Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga jurus yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia untuk mengubah ancaman krisis pangan akibat dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dan keberlanjutan invasi militer Rusia ke Ukraina guna dimanfaatkan menjadi peluang.
"Pertama peningkatan produksi besar-besaran, baik itu dari petani, korporasi, dan BUMN, semua harus ditingkatkan. Jangan mengikuti rutinitas harian," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Presiden mengingatkan agar jangan sampai Indonesia terjebak dengan rutinitas harian sehingga justru strategi peningkatan produksi besar-besaran hilang tak terwujud.
Dia meminta agar peningkatan produksi besar-besaran tersebut dibarengi dengan pemilihan jenis karakteristik yang sesuai dengan daerahnya.
"Kemarin saya dengan Kepala KSP (Moeldoko) melihat sorgum di NTT misalnya. Itu ditanam jagung hidup, begitu ditanam sorgum hijau. Sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali. Ini kan ternyata di NTT yang banyak adalah sorgum," katanya.
Fokus kedua dalam arahan Presiden adalah segera memastikan siapa "offtaker" yang akan menampung hasil peningkatan produksi besar-besaran tersebut.
"Jadi petani produksi terus dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petani produksi banyak, Perum BULOG enggak ambil, PT RNI enggak ambil," ujar Jokowi.
Presiden meminta agar mekanisme tersebut harus segera diputuskan dan ia telah menyampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindaklanjuti perusahaan mana yang menampung hasil produksi komoditas apa, termasuk skema biayanya.
"Ketiga kalau sudah ngambil jangan sampai kayak Perum BULOG, mengambil dari petani banyak, stok enggak bisa jual sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk dulu, rusak, jangan," katanya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar perencanaan dari peningkatan produksi komoditas pangan tersebut dilakukan secara rinci dari awal hingga akhir. Untuk itu dibutuhkan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian, lembaga, BUMN, swasta, hingga pemerintah daerah. []
