Jakarta - Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau, Richard Hamonangan Pasaribu berpandangan bahwa Pemilu Serentak 2024 akan jauh lebih kompleks dibandingkan Pemilu 2019.
Oleh karena itu, Richard berharap agenda Pemilu 2024 harus dapat dipastikan berjalan secara profesional, independen, dan mengedepankan nilai-nilai integritas.
Untuk mendukung hal tersebut, lanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal mutlak guna meningkatkan kualitas demokrasi.
Hal itulah menjadi salah satu kesimpulan pada rapat kerja antara Komite I DPD RI dengan KPU, dan Bawaslu yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Selasa, 8 November 2022.
Dalam kesempatan itu, Richard Pasaribu menyampaikan pengalamannya yang cukup menguras energi, sumber daya, dan biaya ketika mengawal proses penghitungan suara mulai dari TPS sampai ke pleno rekapitulasi suara nasional pada saat menjadi calon anggota DPD RI tahun 2019.
"Rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang cukup menguras energi, sumber daya, dan biaya bagi peserta Pemilu, terutama calon perseorangan DPD RI, karena kita harus menyiapkan saksi di semua tahapan rekapitulasi suara. KPU dan Bawaslu harus mencari terobosan agar proses rekapitulasi suara bisa lebih efektif dan efisien," kata Richard mengutip keterangannya, Kamis, 10 November 2022.
Dia berpandangan, perkembangan teknologi informasi (TI) yang berkaitan dengan percepatan rekapitulasi suara dan pengawasan Pemilu harus lebih dimasifkan lagi dalam sosialisasinya.
Menurutnya, para penyelenggara Pemilu pun harus bisa beradaptasi dengan baik terkait perkembangan di era digitalisasi ini.
"Pemanfaatan TI menjadi keharusan, misalnya setelah rekapitulasi suara di TPS telah selesai maka dengan memanfaatkan IT hasil Pemilu sudah bisa didapatkan segera. Untuk itu regulasi melalui Peraturan KPU dan Perbawaslu agar diakomodir dan diupayakan," ujar Richard.
Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy`ari menjelaskan berdasarkan data agregat jumlah penduduk Indonesia sampai dengan semester I 2022, sebesar 275.361.267 jiwa.
Hasyim mengaku, KPU juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan menggunakan data pemilih pada 2019.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan data kependudukan dan data penduduk pemilih Pemilu. KPU juga telah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Hasyim mengatakan, hasil rekapitulasi data pemilih sampai Oktober 2022 sebanyak 189.269.090 orang. Angka tersebut mengalami penurunan karena makin tertibnya administrasi kependudukan.
"Mohon dukungan dari Anggota DPD RI untuk dapat memastikan para konstituen di daerah masing-masing masuk ke dalam daftar pemilih. Kami harap agar tidak ada warga negara yang tidak masuk dalam daftar pemilih," ucap Hasyim.
Kemudian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja turut menyampaikan persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang telah dilakukan oleh Bawaslu.
Sampai dengan saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah melakukan berbagai strategi dalam penguatan sistem pengawasan pelaksanaan Pemilu.
Bawaslu juga telah membuka pelaporan pengaduan terkait menyebarkan berita hoaks dan black campaign yang kerap terjadi di media sosial.
"Kami telah melakukan pembahasan dengan Kemenkominfo terkait permasalahan penyebaran hoaks di media sosial yang kerap terjadi menjelang Pemilu. Kami berharap, setelah adanya kesepakatan dengan berbagai platform media sosial yang ada di Indonesia, dapat meminimalisir terjadinya polarisasi di 2024 nanti," ucap Bagja.
Di akhir rapat, Komite I DPD RI sepakat dengan KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitas penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat daerah khususnya dalam hal rekrutmen dan memberikan sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang terbukti tidak netral.[]
