Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menyambut baik pengangkatan Pangdam IX Udayana Mayjend Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad.
Dia meyakini, keputusan penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad sudah berdasarkan pertimbangan matang sesuai kebutuhan Kostrad sebagai komando utama tempur TNI AD terbesar dan juga sesuai dengan tantangan pertahanan dan keamanan ke depannya.
"Setidaknya dalam kunjungan kerja saya dan rekan-rekan Komisi I ke Bali tahun lalu, saya menilai yang bersangkutan tegas yang tidak neko-neko," kata Christina kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 23 Januari 2022.
Menurutnya, Maruli mampu melakukan tugasnya dengan profesional. Sebab, jabatan Pangkostrad merupakan jabatan yang sangat strategis.
"Harus diingat bahwa TNI adalah milik negara dan politik yang dijalankan adalah politik negara," ujarnya.
Ketua DPP Golkar ini berharap, Maruli mampu mengelola tantangan pertahanan dan keamanan ke depan yang tidak mudah. Sesuai tupoksi-nya, Pangkostrad harus melakukan pembinaan kesiapan operasional jajaran komandonya.
"Serta menyelenggarakan operasi keamanan pada tingkat strategis, dan yang juga penting harus selaras dengan kebijakan dan arahan Panglima TNI dan KSAD," ucap Christina.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad.
Menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu ditunjuk berdasarkan surat surat keputusan yang ditandatangani Andika pada Jumat, 21 Januari 2022 kemarin.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI. Surat ditandatangani oleh Jenderal Andika.
"Pangkostrad dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa dalam keterangannya," Sabtu 22 Januari 2022.
Dalam surat keputusan ini ada 328 Perwira Tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru. Sebanyak 28 di antaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI. Hal itu telah diamanatkan dalam Perpes No 66 tahun 2019.[]
